Dasco Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi Bebaskan WNI yang Ditahan di Myanmar

03-07-2025 / PARIPURNA
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomatik guna membebaskan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) sekaligus selebgram bernama Arnold Putra yang saat ini ditahan oleh otoritas junta militer Myanmar.

 

“Kita mendorong Pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia,” tegas Dasco dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

 

Namun demikian, apabila jalur diplomasi menemui jalan buntu, Dasco menilai Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dasco menjelaskan bahwa OMSP merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang terbaru.

 

“Itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi Operasi Militer Selain Perang. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam perundangan TNI yang baru,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Sebagaimana diketahui ramai diberitakan  di berbagai media nasional dan media sosial, seorang selebgram Indonesia bernama Arnold Putra diduga telah ditahan oleh junta militer Myanmar karena dituduh mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara tersebut.

 

Hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurizal. (pun/aha)

BERITA TERKAIT
TKD Turun dalam RAPBN 2026 Berpotensi Hambat Pelayanan Publik
20-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi PDI-Perjuangan di DPR RI mengingatkan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 bisa berpotensi...
Keberhasilan RAPBN 2026 Ditentukan Tata Kelola, Bukan Hanya Besaran Anggaran
20-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan sejumlah indikator utama, Pemerintah Indonesia menempatkan Rancangan Anggaran Pendapatan...
Dukung RAPBN 2026, PAN Tekankan Keadilan Pajak dan Stabilitas Ekonomi
19-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi PAN DPR RI menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026...
Fraksi Partai Demokrat Dukung APBN 2026, Soroti Sektor Pertahanan dan Lapangan Kerja
19-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dukungan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026....