Anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat memimpin Rapat Kerja dan RDPU dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (2/7/2025). Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong penguatan Majelis Disiplin Profesi (MDP) baik dari sisi struktur, anggaran, maupun mekanisme pelaporan. Ia menilai, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap independensi MDP menjadi salah satu pemicu ramainya aduan dugaan malpraktik di media sosial dan ke Komisi IX DPR RI.

“Ramai ini karena apa? Karena ternyata masyarakat masih banyak yang tidak percaya terhadap independensi dari majelis disiplin profesi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan RDPU Majelis Disiplin Profesi (MDP), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (2/7/2025) membahas penyelesaian dugaan malpraktik di fasilitas pelayanan Kesehatan.

Charles menyebut, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 51 aduan resmi kasus dugaan malpraktik sejak 2023 hingga 2025, serta 30 laporan lain yang masuk melalui media sosial. Ia menilai maraknya laporan ini menandakan perlunya perbaikan sistem.

“Ini fakta, Pak. Bahwa rame di media sosial dan adanya banyak pengaduan yang kesini ya karena masyarakat masih ada saja atau banyak yang tidak percaya terhadap independensi dari MDP,” tegasnya.

Lebih lanjut, Charles menyoroti lemahnya struktur organisasi MDP yang saat ini hanya memiliki sembilan orang tenaga pendukung untuk menangani persoalan dugaan pelanggaran disiplin di seluruh Indonesia.

“Apakah wajar lembaga dengan tugas dan tanggung jawab sebesar ini hanya memiliki sembilan personel di luar dari sembilan pimpinan untuk melakukan kegiatan disiplin profesi di seluruh Indonesia? Ini nggak wajar, Pak,” ungkapnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah memperkuat lembaga ini secara kelembagaan dan anggaran, sebagaimana lembaga serupa di luar negeri seperti Health Security Investigative Board (HISSB) di Inggris yang memiliki 200 personel, padahal jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia.

Selain itu, Charles menekankan pentingnya penyediaan sistem pelaporan yang mudah dan aman, termasuk opsi pelaporan secara anonim.

“Tolong dibuat standarisasi pelaporan secara elektronik dengan mengutamakan misalkan anonimitas. Karena bisa saja yang melaporkan adalah tenaga medis juga, yang tidak ingin diketahui oleh rekan sejawatnya,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan dugaan malpraktik seharusnya tidak hanya berhenti pada individu tenaga medis, tetapi menyeluruh pada akar masalah yang mungkin bersifat sistemik.

“Kita tidak ingin mencari kesalahan-kesalahan individu dokter, Pak. Tetapi apakah ada kesalahan sistemik yang harus dibenahi? Kesalahan sistemik yang dibenahi melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan lain-lain,” ujarnya.

Charles juga menolak adanya kriminalisasi terhadap tenaga medis jika tidak ditemukan niat jahat (mens rea), meski tetap membuka ruang penyelesaian secara perdata.

“Saya sangat tidak sepakat apabila tidak ada mens rea, tidak ditemukan niat jahat, lalu dipaksakan naik pidana. Itu nggak boleh, Pak. Tetapi tentunya ini tidak menggugurkan proses perdatanya,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia mendorong agar MDP lebih transparan dalam menyampaikan hasil investigasi kepada masyarakat guna membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem penegakan disiplin di sektor kesehatan.

“MDP harus lebih terbuka lagi, publikasikan, Pak, kepada masyarakat, apapun temuan dan hasil dari pengaduan yang setelah selesai diinvestigasikan,” pungkasnya. (aha)