Tahun Baru 1 Muharram Momentum Hijrah Pola Pembangunan dari Eksploitatif ke Ramah Lingkungan

29-06-2025 /
Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir. Foto: dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah, Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan 1 Muharam sebagai momentum hijrah kolektif — dari pola pembangunan yang eksploitatif menuju paradigma yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan.

 

“Hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tapi berpindah cara berpikir dan bertindak. Di tengah tantangan krisis iklim dan ketimpangan energi, saatnya kita berhijrah menuju kebijakan energi yang bersih, adil, dan menjaga amanah bumi,” ujar Jalal sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (29/6/2025).

 

Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan dan mendorong transisi ke energi terbarukan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat Islam terhadap ciptaan Allah SWT.

 

“Dalam spirit hijrah Rasulullah SAW, ada keteladanan dalam membangun tatanan masyarakat baru yang menomorsatukan keadilan, keberlangsungan hidup, dan keberkahan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

 

Jalal juga menyoroti pentingnya akselerasi pengembangan energi terbarukan yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan melibatkan masyarakat, serta penguatan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, termasuk sungai, tanah, dan udara.

 

“Hijrah ekologis adalah bagian dari hijrah spiritual. Kita tinggalkan praktik-praktik merusak seperti tambang ilegal, pencemaran sungai, dan eksploitasi berlebihan. Kita tuju arah baru: energi bersih, lingkungan lestari, dan masa depan generasi,” tegasnya.

 

Sebagai legislator yang membidangi energi dan lingkungan hidup, Haji Jalal menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 — bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa merusak alam yang diwariskan.

 

“Semoga tahun baru Hijriah ini menjadi awal hijrah nasional menuju Indonesia yang lebih adil terhadap rakyat dan lebih sayang terhadap bumi,” pungkasnya. (rdn)

BERITA TERKAIT
Perlu Evaluasi Tata Kelola Tambang Timah untuk Minimalkan Illegal Mining
15-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola pertambangan timah untuk meminimalkan...
Tata Kelola Pertimahan Harus Lebih Melibatkan Masyarakat
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola industri pertimahan yang...
Komisi XII Tegaskan Keadilan Sosial dalam Penyediaan BBM dan Listrik di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan (affordability) bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat,...
Dipo Nusantara Soroti Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menimbulkan antrean panjang di...