Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi. Foto : Ist/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyambut baik terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano yang diteken Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa krisis keterisolasian yang dialami masyarakat Enggano belum berakhir dan perlu segera direspon dengan langkah konkret.

“Saya mengapresiasi perhatian Presiden terhadap Enggano. Tapi warga di sana masih hidup dalam kondisi darurat. Empat bulan tanpa kapal, logistik terbatas, listrik nyaris padam. Inpres ini harus segera diwujudkan dalam tindakan di lapangan,” kata Erna kepada Parlementaria, Kamis (26/6/2025).

Inpres tersebut memuat instruksi lintas kementerian untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, serta penguatan layanan dasar di Pulau Enggano. Namun, Erna menekankan bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai dan pengiriman kapal logistik serta kapal medis pengganti.

“Jangan sampai Inpres ini berhenti di meja birokrasi. Masyarakat Enggano menunggu bukti, bukan janji,” tegas politisi Partai NasDem itu.

Ia juga mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, media, aktivis, hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Inpres agar benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di pulau terluar tersebut.

“Ini bukan sekadar program pembangunan, tapi tanggung jawab moral kita bersama. Jangan biarkan Enggano terus terpinggirkan,” ujar Legislator Dapil Bengkulu ini.

Pulau Enggano, yang terletak di Samudra Hindia dan masuk wilayah Provinsi Bengkulu, telah mengalami krisis keterisolasian selama berbulan-bulan. Ketiadaan kapal pengangkut barang dan orang sejak awal tahun 2025 mengakibatkan terganggunya distribusi logistik, layanan kesehatan, serta pasokan energi ke pulau tersebut. (ssb/aha)