Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat diwawancarai usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/06/2025). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti maraknya isu penjualan pulau dan penyalahgunaan fungsi kawasan kepulauan. Ia menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya di kota, kabupaten, dan provinsi pesisir.

“Kejadian penjualan pulau bukan hal baru. Kami di Komisi II melihat terjadi pergeseran fungsi kepulauan, bahkan di wilayah-wilayah strategis seperti Raja Ampat. Ini harus ditindak tegas,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, berbagai aturan perlindungan pulau sudah tersedia, namun pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI akan mendorong adanya rapat koordinasi lintas daerah untuk memperkuat pengawasan.

“Kalau perlu, kita bentuk panitia kerja (Panja) khusus yang fokus pada pengawasan dan penataan fungsi kepulauan. Ini bukan soal membuat ulang aturannya, tapi bagaimana aturan itu dijalankan dan diawasi secara konsisten,” pungkasnya. (rth,gal/aha)