Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Rokhmat Ardiyan, saat pengawasan ibadah haji di Madinah, Arab Saudi, Rabu (11/6/2025). Foto: rdn/vel

PARLEMENTARIA, Madinah – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen dan pelatihan petugas haji. Menurutnya, keberhasilan layanan haji sangat bergantung pada profesionalisme dan kesiapan para petugas, termasuk tenaga medis yang kerap mengalami beban kerja berlebih.

“Petugas haji itu harus melalui proses seleksi ketat. Harus sehat, berkomitmen, dan berpengalaman. Tapi sekarang masih campur, antara yang berpengalaman dan yang baru belum ada skema atau kuota yang jelas,” ujar Rokhmat kepada Parlementaria di Madinah, Arab Saudi, Rabu (11/6/2025).

Rokhmat menyoroti rasio petugas medis yang sangat timpang, dengan satu dokter dan satu perawat melayani hingga lebih dari 400 jemaah. Akibatnya, banyak dokter kelelahan bahkan jatuh sakit. “Kalau dokternya sendiri sakit, bagaimana dia bisa menangani jemaah yang lain?” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut kelelahan juga dialami oleh petugas nonmedis, sebagian karena pembagian kerja yang tidak merata. “Ada yang kelelahan luar biasa, ada juga yang cenderung santai. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada standardisasi kerja,” ungkapnya.

Rokhmat menilai bahwa Indonesia perlu segera membangun model standardisasi petugas haji yang kuat dan menyeluruh, sebagai bagian dari upaya menjamin mutu layanan. Tanpa standardisasi, kata dia, respons terhadap berbagai persoalan seperti keterlambatan konsumsi, kondisi darurat kesehatan, hingga masalah teknis seperti keterlambatan kartu Nusuk menjadi tidak seragam.

“Kalau tidak ada standar, bagaimana petugas menghadapi jemaah yang stres karena katering terlambat? Atau jemaah yang panik karena kartu Nusuk belum keluar? Ini semua butuh sistem dan pelatihan yang matang,” ujarnya.

Ia menutup dengan menyerukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem perhajian nasional, khususnya dalam menata kembali manajemen petugas, tenaga kesehatan, dan sistem digitalisasi layanan. (rdn)