Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan, Kamis, (5/06/2025). Foto : Yoga/Andri

PARLEMENTARIA Jakarta, – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, hari ini (5/6) menerima audiensi dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pekerja untuk menyuarakan keluhan mereka terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan kesejahteraan mereka.

Dasco menyatakan, pihaknya telah mendengarkan berbagai aspirasi terkait permasalahan yang sudah lama menghantui pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia. "Kami telah berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman serikat pekerja, dan segera akan kami koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan direksi PT Pos Indonesia," ujar Dasco kepada Parlementaria usai menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia. 

Ia menambahkan bahwa perhatian utama yang harus segera diselesaikan adalah penghapusan program pensiun, serta persoalan sistem pengupahan dan pola kerja di lingkungan PT Pos Indonesia.

Salah satu poin krusial yang disuarakan adalah mengenai program pensiun yang sebelumnya sempat berlaku, kemudian dihilangkan, lalu dikembalikan lagi, menciptakan ketidakpastian bagi para penerima.

Selain itu, sistem pengupahan dan pola kerja di PT Pos Indonesia juga menjadi sorotan. Para pekerja menuntut perubahan status dari mitra menjadi Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kontrak. "Hal ini menjadi fondasi bagi buruh agar bisa memperoleh hak-hak normatif, seperti tunjangan yang selama ini mereka rasakan belum terpenuhi,"jelasnya. 

Tak hanya itu, isu penolakan terhadap penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan.

Legislator Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal bagi DPR untuk mendorong perbaikan tata kelola di badan usaha milik negara (BUMN), khususnya di sektor layanan publik seperti PT Pos Indonesia. (um/rnm)