Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, saat rapat antara Tim Kunjungan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan mitra di Mapolda Maluku, Ambon, Maluku, Rabu (28/5/2025). Foto: Rizki/vel

PARLEMENTARIA, Maluku - Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, menyoroti seriusnya persoalan pertikaian antar-kelompok yang kerap terjadi di wilayah Maluku. Widya menegaskan perlunya perhatian khusus dari pihak kepolisian, khususnya Polda Maluku, untuk menyikapi berbagai konflik yang kerap muncul di beberapa daerah.

“Kasus pertikaian antarkelompok yang beberapa kali terjadi ini tentunya menjadi perhatian khusus, dan tentu ini perlu disikapi Polda Maluku secara masif. Rentetan peristiwa yang sudah terjadi ini perlu dikaji, sehingga menurut analisa saya, Polda Maluku membutuhkan dukungan dari sisi anggaran,” ujar Widya pada saat rapat antara Tim Kunjungan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan mitra di Mapolda Maluku, Ambon, Maluku, Rabu (28/5/2025).

Adapun mitra yang hadir dalam kesempatan itu adalah Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan beserta jajaran; Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo beserta jajaran; dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, Brigjen Pol. Deni Dharmapala.

Sebagai anggota DPR RI yang juga duduk di Badan Anggaran DPR RI, Widya menegaskan komitmennya untuk mengawal penambahan anggaran bagi institusi kepolisian, khususnya di wilayah Maluku. Ia menilai, kondisi geografis yang menantang serta kompleksitas masalah sosial di daerah tersebut menuntut kesiapan dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, hingga kesejahteraan anggota Polri.

“Banyak sekali permasalahan di Maluku, apalagi dengan kondisi geografis yang sulit. Maka dari itu, perlu adanya tambahan anggaran, SDM, dan infrastruktur. Personel harus ditambah di wilayah-wilayah rawan konflik. Bahkan, di beberapa daerah seperti Maluku Tenggara, belum memiliki Polres permanen,” jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku ini juga menekankan pentingnya pembangunan pos-pos kepolisian di daerah yang rentan konflik, untuk mempercepat respon penanganan saat terjadi insiden. Menurutnya, minimnya keberadaan pos penegakan hukum menyebabkan lambatnya respons dalam menyelesaikan konflik.

“Belum banyaknya pos-pos penegak hukum menjadi kendala. Saat ada permasalahan, jaraknya terlalu jauh sehingga respons menjadi terkendala. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Sebagai anggota Bhayangkari, Widya juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan anggota Polri yang bertugas di wilayah terpencil. Ia menyebut bahwa semangat kerja aparat akan meningkat jika kebutuhan dasar dan kesejahteraan mereka terpenuhi.

“Kalau kesejahteraan anggota Polri tercukupi, tentu mereka bekerja juga dengan semangat. Ini penting,” tegasnya.

Meski demikian, Widya juga mengapresiasi kinerja Polda Maluku di bawah kepemimpinan Kapolda Eddy. Ia menyebut Polda Maluku sebagai salah satu kepolisian daerah yang berhasil menjaga ketenangan dan stabilitas di tengah kondisi sosial yang dinamis.

“Saya bangga dengan Polda Maluku. Beberapa hari lalu terjadi konflik, dan responnya cepat. Sekarang sudah teduh, masyarakat berjabat tangan. Ini jadi pembelajaran dan bukti bahwa Polda Maluku di bawah tangan dingin Pak Kapolda dan jajaran bekerja profesional dan berdiri di tengah-tengah,” pungkasnya.

Menurut Widya, sejumlah penghargaan yang diterima Polda Maluku dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti nyata atas kinerja yang solid dan responsif dari aparat kepolisian di daerah tersebut. (qq/rdn)