Legislator Soroti Minimnya Anggaran Pembangunan Papua Barat Daya

Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia Chalim saat memimpin kunjungan reses Komisi VII DPR RI di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (28/5/2025). Foto : Wilga/Andri
PARLEMENTARIA, Sorong - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyuarakan keprihatinannya terkait minimnya alokasi anggaran bagi Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kunjungan resesnya ke Sorong pada Rabu (28/5/2025), Chusnunia menilai bahwa anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang diterima provinsi baru tersebut jauh dari memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pariwisata.
“Di daerah-daerah yang biasa saja, bukan Jawa ya, itu anggarannya sudah di atas Rp2 atau Rp3 triliun. Di Jawa bahkan bisa lebih dari Rp10 triliun. Nah, bagaimana Papua Barat Daya hanya diberi Rp1,4 triliun?” ujar Chusnunia pada Parlementaria.
Ia menegaskan pentingnya peran Papua dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional, termasuk pemasukan fiskal dan devisa negara. Namun menurutnya, kontribusi besar tersebut belum diimbangi dengan perhatian anggaran yang layak dari pemerintah pusat.
“Papua ini kirim banyak sekali loh, fiskal ke Indonesia. Kalau cuma dikasih Rp1,4 triliun, mereka bisa lakukan apa?” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Chusnunia juga menyinggung kesiapan Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan. Ia menekankan bahwa dengan adanya penerbangan langsung dari Bali, kawasan ini harus segera dipersiapkan dengan fasilitas yang memadai untuk menyambut wisatawan.
“Kalau kita bicara pariwisata, beyond Bali, ya kita harus urus kesiapan Raja Ampat. Kalau anggarannya segitu, bisa lakukan apa?” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa sebagai daerah hasil pemekaran baru, Papua Barat Daya masih memerlukan banyak pembangunan infrastruktur, termasuk kantor-kantor pemerintahan. Apalagi, menurutnya, Sorong berpotensi menjadi pusat aktivitas di berbagai bidang.
“Namanya tadinya semua di pusat, kemudian pecah. Banyak fasilitas yang harus dibangun. Sorong ini dihadapkan jadi hub apa pun—ekonomi, pariwisata, bidang apa saja. Itu butuh dana besar,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Chusnunia mengusulkan agar tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Ia mendorong keterlibatan sektor swasta, termasuk membuka peluang mikro investasi.
“Yaudah deh, kita nggak bisa hanya ngandelin anggaran negara. Coba pikirkan libatkan swasta, dan bahkan mungkin investor besar juga. Kalau jumlahnya tidak banyak, ya kita buka mikro investasi, kenapa tidak?” tutupnya. (we/aha)