Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama saat pertemuan dengan jajaran mitra kerja, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Selasa (28/5/2025). Foto : Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Manokwari – Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, menyoroti urgensi penguatan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat dalam kunjungan kerja reses masa persidangan. Menurutnya, pascapemekaran wilayah, Papua Barat membutuhkan dukungan serius terutama dari segi infrastruktur kesehatan.

"Kami melihat ini sebagai sebuah urgensi yang sangat penting, khususnya di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Papua Barat masih sangat membutuhkan infrastruktur pendukung, terutama untuk fasilitas kesehatan," ujar Ade Rezki usai pertemuan dengan jajaran mitra kerja, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Selasa (28/5/2025).

Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Papua Barat, saat ini terdapat 12 rumah sakit umum dan swasta di provinsi tersebut, namun mayoritas masih berstatus tipe C dan D. Artinya, rumah sakit tersebut belum memiliki kapasitas layanan medis yang memadai untuk menangani kasus-kasus rujukan dan kompleks.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya pembangunan rumah sakit vertikal di Papua Barat, mengingat letak geografis provinsi ini yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dan rumah sakit rujukan nasional.

"Sudah saatnya, bahkan sudah sepatutnya, pemerintah merencanakan dan membangun rumah sakit vertikal di Papua Barat. Kami di Komisi IX DPR RI akan mendorong hal ini melalui fungsi budgeting agar bisa segera direalisasikan," tegasnya.

Rumah sakit vertikal merupakan rumah sakit rujukan nasional yang berada langsung di bawah kendali Kementerian Kesehatan dan memiliki layanan spesialistik yang lebih lengkap dibanding rumah sakit daerah biasa. Keberadaannya di Papua Barat diharapkan mampu menjawab tantangan keterbatasan layanan medis lanjutan di wilayah tersebut.

Namun, Ade Rezki juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, termasuk tenaga medis dan dokter spesialis.

"Jangan sampai rumah sakitnya sudah berdiri megah, tapi kita lupa menyiapkan dokter-dokter spesialis untuk ditempatkan di sana. Itu bisa menjadi persoalan baru. Oleh karena itu, kami juga mendorong adanya program khusus untuk menyiapkan tenaga medis yang akan berkarier dan berkarya di Papua Barat," jelasnya.

Ade menegaskan bahwa dukungan anggaran menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan layanan kesehatan di Papua Barat. Ia berharap pemerintah pusat memberikan alokasi fiskal yang cukup agar infrastruktur dan pengembangan SDM dapat berjalan beriringan.

"Sebagaimana pun hebatnya rencana, kalau tidak didukung anggaran yang cukup, akan sulit untuk terwujud. Maka kita harus serius mempersiapkan semua dari sekarang," pungkasnya. (rni/aha)