Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor kesehatan di Manokwari, Rabu (28/5/2025). Foto : Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Manokwari – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyoroti perlunya percepatan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan di Papua Barat. Dalam kunjungan kerja perdananya ke Manokwari, ia menegaskan bahwa setelah pemekaran wilayah, pembenahan layanan kesehatan menjadi hal yang sangat mendesak.

“Kunjungan ini kami lakukan karena setelah pemisahan Papua Barat dan Papua Barat Daya, kita harus melihat lebih detail apa saja yang perlu dibenahi, terutama di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan,” ujar Nihayatul di hadapan awak media, Selasa (28/5/2025).

Salah satu persoalan krusial yang disorot Komisi IX adalah ketiadaan rumah sakit tipe A dan B di wilayah tersebut. Dari 12 rumah sakit yang ada, tujuh di antaranya masih berstatus tipe C dan lima lainnya tipe D.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Kita harus mengakselerasi peningkatan tipe rumah sakit, khususnya dari tipe D ke tipe C,” tegas Nihayatul.

Ia menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan quick wins bidang kesehatan yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menargetkan peningkatan kapasitas rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Lebih lanjut, Nihayatul mengingatkan bahwa meskipun cakupan jaminan kesehatan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), kualitas dan kapasitas layanan rumah sakit tetap menjadi tantangan besar. Rumah sakit tipe D dinilai belum mampu memberikan layanan komprehensif, sehingga banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah.

“Kalau rumah sakit belum bisa meng-cover dan harus dirujuk ke luar, maka beban biaya akan jatuh ke pemerintah provinsi. Ini tidak efisien,” jelasnya.

Selain itu, Nihayatul juga menyoroti tantangan geografis Papua Barat, di mana sejumlah kabupaten belum dapat diakses melalui jalur darat dan hanya dapat dijangkau lewat jalur udara. Kondisi ini memperumit sistem rujukan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menginformasikan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan rumah sakit vertikal. Nihayatul menyambut baik rencana tersebut, namun menegaskan bahwa penguatan puskesmas tetap menjadi prioritas utama.

“Yang lebih penting dari rumah sakit vertikal adalah peningkatan layanan puskesmas. Karena puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di daerah,” pungkas Nihayatul. (rni/aha)