Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan I Wayan Sudirta saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi PDI-Perjuangan menilai bahwa pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 merupakan bagian strategis dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan I Wayan Sudirta dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

“Oleh karena itu, pembahasan KEM PPKF menjadi sangat strategis dalam merancang struktur, bentuk, dan isi RAPBN Tahun Anggaran 2026,” ujar I Wayan.

Ia menyampaikan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan menyetujui pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah, dengan harapan agar pandangan dan masukan yang telah disampaikan dapat menyempurnakan dokumen KEM PPKF 2026. Menurutnya, kerangka ini disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang produksi penting bagi hajat hidup rakyat banyak.

“Implementasi Pasal 33 itu harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara yang terencana, terukur, dan transparan,” tegasnya.

I Wayan mengungkapkan, Fraksi PDI-Perjuangan memberikan sejumlah catatan penting terhadap desain pertumbuhan ekonomi dalam KEM PPKF 2026. Di antaranya, target pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8 persen harus diikuti dengan kebijakan sektoral oleh kementerian dan lembaga guna mendorong produktivitas di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pertambangan, perkebunan, transportasi, hingga perumahan.

“Desain pertumbuhan ekonomi 2026 juga harus berkualitas, yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Berapa tambahan pendapatan masyarakat pada tahun 2026? Di mana dan berapa tambahan lapangan kerja baru pada tahun 2026?” tanyanya.

Ia menambahkan bahwa kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dicantumkan sebagai salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya mendorong investasi harus dibarengi penguatan iklim investasi yang kondusif, yang tercermin melalui perbaikan indikator Incremental Capital Output Ratio (IKOR).

Dalam kesempatan itu, I Wayan juga menyoroti asumsi makro sebagai landasan penyusunan APBN. Ia menegaskan pentingnya menjaga nilai tukar rupiah yang stabil melalui sinergi otoritas fiskal dan moneter, guna membangun kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar obligasi.

“Sinergi ini harus mampu menjaga pergerakan yield Surat Berharga Negara (SBN) dalam batas risiko dan beban yang terkendali,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti urgensi pengendalian inflasi yang berorientasi pada penguatan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah tetap melanjutkan program-program perlindungan sosial.

Tak luput, Fraksi PDI-Perjuangan juga menyoroti sektor energi, khususnya penurunan produksi minyak dan gas (migas) nasional. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif eksplorasi guna memperkuat upaya pencarian sumber migas baru.

Di sisi lain, Fraksi PDI-Perjuangan meminta agar indikator pembangunan nasional, seperti tingkat kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, rasio gini, dan indeks modal manusia disertai dengan penjabaran kementerian/lembaga pelaksana, program yang dijalankan, serta lokasi anggarannya. Hal ini agar pelaksanaan dan capaian program dapat dievaluasi secara menyeluruh.

“NTP (nilai tukar petani) dan NTN (nilai tukar nelayan) tetap harus menjadi sasaran pembangunan nasional prioritas pada tahun 2026,” pungkasnya. (hal/aha)