Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina saat diwawancarai Parlementaria sesaat sebelum keberangkatan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa (27/5/2025). Foto: Ubed/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI resmi mulai berangkat ke Arab Saudi pada Selasa (27/5/2025) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keberangkatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, sekaligus memastikan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia berjalan sesuai standar.

Kepada Parlementaria, Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina memberikan keterangan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Ia menjelaskan bahwa tim akan meninjau sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan haji, antara lain konsumsi atau katering, akomodasi, transportasi, pelayanan, serta sumber daya manusia (SDM) yang bertugas.

"Berhasil tidaknya pengawasan haji sangat ditentukan oleh kualitas SDM, baik dari petugas haji maupun kami selaku pengawas. Mudah-mudahan perjalanan ini diberi kemudahan oleh Allah SWT," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi pada gelombang pertama keberangkatan jemaah, seperti keterlambatan bagasi hingga delapan hari, serta pemisahan jemaah dalam satu kloter ke beberapa syarikah. Ia menyatakan bahwa Timwas akan memverifikasi langsung apakah permasalahan ini sudah ditangani, termasuk kebijakan penyatuan kembali jemaah suami istri atau anggota keluarga di Mekkah.

"Kami berharap keberadaan Timwas di sana bisa memberikan solusi atas kendala yang sudah terjadi dan mencegah permasalahan serupa di gelombang berikutnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Selly mengungkapkan bahwa kunjungan ini juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji, termasuk implementasi kebijakan baru di masa mendatang. Ia merujuk pada rencana peralihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama kepada Badan Pengelola Haji dan Umrah mulai tahun 2026.

"Mulai tahun depan, kami mendorong agar sistem penyelenggaraan haji lebih tertata, termasuk soal pembagian kloter dan penggunaan satu syarikah untuk satu wilayah. Ini penting agar pelayanan jemaah menjadi lebih efisien dan tidak membingungkan baik bagi pihak Indonesia maupun Saudi Arabia," pungkasnya.

Dengan keberangkatan ini, DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal demi kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. (uf/rdn)