Anggota Timwas, Marwan Dasopang, saat diwawancarai Parlementaria sesaat sebelum keberangkatan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa (27/5/2025). Foto: Ubed/vel

PARLEMENTARIA, Tangerang - Di tengah dinamika dan tantangan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI resmi memulai keberangkatan tahap I ke Arab Saudi, pada Selasa (27/5/2025). Keberangkatan Timwas Haji DPR RI ini dalam rangka meninjau dan mengawal langsung layanan bagi jemaah haji Indonesia, baik di Makkah maupun Madinah. Kehadiran Timwas yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Ketua Timwas ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan yang muncul sejak gelombang pertama keberangkatan jemaah.

Salah satu Anggota Timwas, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa keberangkatan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bentuk nyata fungsi pengawasan parlemen terhadap pelayanan negara kepada jemaah.

"Sebagaimana keputusan Panja Haji, kami akan mengawal layanan-layanan yang dipersiapkan pemerintah terhadap jemaah kita. Selain mengawasi, tentu kami juga memberikan masukan terhadap langkah-langkah yang harus segera dilakukan," ujar Marwan kepada Parlementaria sesaat sebelum keberangkatan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa (27/5/2025).

Timwas akan menyoroti berbagai layanan mendasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga kesiapan petugas lapangan. Salah satu isu paling krusial yang menjadi perhatian adalah kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi yang membagi layanan jemaah melalui delapan syarikah. Sistem ini menyebabkan banyak jemaah, termasuk pasangan suami istri dan anggota keluarga, terpisah dalam kloter dan penginapan berbeda.

"Kita sudah memfasilitasi rapat antara Dirjen Haji, pejabat haji kita di Makkah dan Madinah, para syarikah, dan Kementerian Haji. Ada komitmen untuk mempertemukan kembali anggota keluarga yang terpisah. Kami akan pantau langsung di lapangan, terutama menjelang keberangkatan ke Armuzna," tambah Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Timwas juga akan mengevaluasi fasilitas pemondokan, seperti kelayakan hotel, ketersediaan air bersih, lift, jemuran, dan jarak ke Masjidil Haram. Fasilitas transportasi seperti bus salawat juga menjadi perhatian, mengingat sebagian hotel berada cukup jauh dari pusat ibadah.

"Kami akan memastikan akses bus salawat ini mudah dijangkau, terutama oleh lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, layanan konsumsi melalui catering juga akan kami tinjau," jelasnya.

Tak hanya soal fasilitas fisik, Marwan juga menyoroti pentingnya keberadaan dan kesigapan petugas haji. Menurutnya, banyak jemaah yang sudah lanjut usia dan belum pernah ke luar negeri sehingga membutuhkan pendampingan intensif.

"Jumlah petugas seharusnya sudah cukup, tapi kita akan lihat bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Kesigapan mereka sangat menentukan kenyamanan jemaah," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Perjalanan Timwas akan diawali dari Madinah, di mana mereka akan meninjau situasi dan fasilitas yang digunakan oleh jemaah gelombang pertama yang sudah tiba lebih dahulu. Selain itu, mereka juga akan memantau jemaah haji khusus serta potensi adanya jemaah non-prosedural yang masih ditemukan akibat praktik penipuan oleh oknum tertentu.

"Ada laporan bahwa masih ada satu dua jemaah yang dibuang ke Jeddah karena masuk tanpa prosedur. Ini juga akan kami awasi," tegas Marwan.

Timwas Haji DPR RI diberangkatkan secara bertahap, mengingat keterbatasan kuota penerbangan. Sebagian anggota berangkat hari ini, sementara Timwas Haji tahap berikutnya dijadwalkan menyusul berangkat pada tanggal 28, 30, dan 31 Mei 2025.

Dengan keberangkatan ini, DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan demi perlindungan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia, sekaligus mengumpulkan catatan penting untuk perbaikan kebijakan haji tahun-tahun mendatang. (uf/rdn)