Anggota Komisi IX sekaligus Koordinator Presidium Kaukus Kesehatan, Netty Prasetiyani Heryawan dalam forum diskusi publik tingkat atas bertajuk “Koalisi Bersama Lawan Dengue” di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025). Foto : Geraldi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepemimpinan perempuan kembali menunjukkan kontribusi strategis dalam isu-isu kesehatan nasional dalam forum diskusi publik tingkat atas bertajuk “Koalisi Bersama Lawan Dengue” di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025). Anggota Komisi IX sekaligus Koordinator Presidium Kaukus Kesehatan, Netty Prasetiyani Heryawan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai kekuatan perubahan.

“Saya sebagai perempuan, sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan, tidak bisa diam melihat masih tingginya angka kematian anak akibat demam berdarah dengue. Kita harus bersama menolak menganggap ini sebagai musibah musiman,” ucap Netty di hadapan peserta yang terdiri dari pejabat, akademisi, praktisi kesehatan, dan sektor swasta.

Lebih lanjut, Netty menyoroti fakta mencengangkan bahwa 48 persen dari 1.461 kematian akibat dengue sepanjang 2024 terjadi pada anak-anak usia 5–14 tahun. Menurutnya, di balik angka tersebut ada tangisan ibu, kehilangan keluarga, dan duka yang tak bisa dipulihkan oleh statistik semata.

Maka dari itu, dirinya mengapresiasi hadirnya para pemimpin perempuan dari berbagai daerah serta perwakilan DPR perempuan lainnya yang ikut menyuarakan penanganan DBD sebagai isu kemanusiaan. “Perempuan, terutama ibu, punya kedekatan emosional dengan isu kesehatan keluarga. Suara mereka harus menjadi pusat dalam menyusun kebijakan kesehatan publik,” imbuhnya.

Netty juga menekankan, pendekatan pentahelix – kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media – harus berpihak pada inklusivitas. Menurutnya, langkah konkret dari masyarakat bawah seperti gerakan 3M Plus serta kerja bakti lingkungan bisa jadi kekuatan yang luar biasa bila dipadukan dengan inovasi medis dan dukungan kebijakan negara.

Oleh karena itu, Netty mengingatkan bahwa perjuangan melawan dengue bukan hanya tugas kementerian atau tenaga medis, melainkan perjuangan kolektif seluruh elemen bangsa – dan perempuan,tuturnya, memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran kolektif itu.

Revisi Strategi Nasional Penanggulan Dengue

Strategi Nasional Penanggulangan DBD 2021-2025 akan berakhir tahun ini. Netty menegaskan pentingnya mengevaluasi strategi lama secara menyeluruh, terutama untuk mengidentifikasi celah dalam sistem deteksi dini, respons cepat, dan edukasi publik.

“Kita perlu merumuskan strategi baru yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif. Kolaborasi harus diperluas, melibatkan WHO, industri farmasi, akademisi, dan komunitas akar rumput,” ungkapnya.

Politisi Fraksi PKS itu memuji keterlibatan berbagai pihak dalam forum inu, termasuk BPJS Kesehatan, Bio Farma, dan Takeda, yang dinilai dapat memperkuat ekosistem inovasi dan dukungan teknis bagi pengendalian dengue. DPR RI, melalui Kaukus Kesehatan, berkomitmen untuk terus menjadi motor penggerak dalam mendorong kebijakan yang berdampak langsung terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya melalui fungsi pengawasan dan advokasi terhadap program pemerintah di sektor kesehatan. (um/aha)