Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, saat menerima kunjungan Delegasi Inter Pares Parliament in Partnership, sebuah inisiatif di bawah Parlemen Uni Eropa, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Delegasi Inter Pares Parliament in Partnership, sebuah inisiatif di bawah Parlemen Uni Eropa, di Ruang Rapat Afrika BKSAP, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Pertemuan ini menandai puncak dari rangkaian diskusi selama empat hari yang bertujuan memperkuat kerja sama dan peningkatan kapasitas parlemen.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa diskusi bersama Inter Pares telah menyepakati empat area utama kerja sama yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan. "Hari ini kita finalisasi bentuk kerja sama dengan fokus yang lebih jelas. Ada empat hal yang kita sepakati," ujarnya.

Empat fokus tersebut mencakup, pertama, Keterbukaan Parlemen (Legislative Openness) Kerja sama diarahkan untuk meningkatkan prinsip keterbukaan, termasuk transparansi proses legislasi, distribusi dokumen, dan pelibatan publik secara lebih luas. Indonesia menjadi negara Asia pertama yang memiliki komitmen Open Parliament dalam kerangka Open Government Partnership (OGP).

“Tantangan yang dihadapi antara lain peningkatan teknik distribusi dokumen dan aksesibilitas data parlemen oleh publik dan media,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Kedua, Partisipasi Publik Bermakna (Meaningful Public Participation) DPR RI mendorong agar masukan masyarakat, khususnya dalam proses legal drafting, tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar tercermin dalam substansi regulasi. Inter Pares, sebut Mardani, akan membantu menyusun pendekatan partisipatif yang lebih inklusif melalui pertukaran pengalaman dan pelatihan.

Ketiga, Pengawasan Anggaran (Budget Oversight) Pengawasan efektivitas penggunaan anggaran, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi prioritas. “Kita ingin pastikan bahwa uang rakyat dikelola dengan benar, dan kerja sama ini akan membantu memperkuat sistem pengawasan tersebut,” jelas Mardani.

Keempat, Digitalisasi Parlemen (Digital Governance) Teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) menjadi alat penting dalam mendukung kerja-kerja parlemen. Meski DPR telah memiliki sejumlah infrastruktur digital seperti TV Parlemen dan SuperApp Nusantara, masih terdapat kebutuhan untuk mempercepat alur transkripsi, publikasi hasil rapat, serta pengarsipan dokumen secara digital dan efisien.

Mardani berharap, pada Juni mendatang, kerangka kerja sama antara DPR RI dan Inter Pares sudah terbentuk secara rinci. “Kita ingin ini menjadi kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan dapat mengangkat kualitas kerja parlemen kita ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya. (ssb/rdn)