Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin saat melakukan kunjungan kerja di Gedung Pendopo Pandeglang, Banten, Kamis (22/5/2025). Foto: Agung/vel

PARLEMENTARIA, Pandeglang - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendorong adanya kolaborasi lintas pihak dalam mendukung keberhasilan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya melalui penguatan pendanaan alternatif di luar anggaran pusat. Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja di Gedung Pendopo Pandeglang, Banten, Kamis (22/5/2025).

Menurut Zulfikar, program PTSL telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, termasuk dalam pembiayaan PTSL yang selama ini dibebankan kepada masyarakat di pulau Jawa maksimal sebesar Rp150.000.

“Kita tadi menemukan bahwa anggaran itu sebenarnya masih kurang. Justru karena itu, kita mendorong adanya kolaborasi. Pemerintah daerah harus kreatif mencari sumber pendanaan lain yang bisa membantu mendukung PTSL,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menyebutkan, beberapa sumber alternatif yang bisa dimanfaatkan antara lain melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta di daerah. Menurutnya, sinergi tersebut penting karena PTSL tidak hanya menyentuh kebutuhan masyarakat, tapi juga berdampak positif terhadap tata kelola aset pemerintah daerah.

“Dana pokir bisa digunakan, CSR juga bisa. Karena itu, kami tekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Program ini manfaatnya besar. Masyarakat jadi punya kepastian hukum atas tanahnya, dan pemda juga bisa meningkatkan nilai ekonomi dari aset yang dimiliki,” kata Zulfikar.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pelaksanaan program PTSL tetap mengacu pada ketentuan resmi dan menghindari potensi pungutan liar di luar aturan. “Untuk urusan pertanahan, ikuti saja standar yang sudah ada. Kalau PNBP-nya sekian, ya itu yang diterima. Jangan ada tambahan-tambahan yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Ketua DPRD Pandeglang, Kepala Kantor Wilayah BPN Banten, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Mereka memaparkan berbagai inovasi dan capaian dalam penanganan pertanahan, termasuk progres program PTSL yang telah melampaui 50 persen. (aha)