Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh saat memimpin Tim Panja Eliminasi Tuberkulosis (TB) Komisi IX DPR melakukan kunjungan ke Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (22/5/2025). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, meskipun Provinsi Kalimantan Barat bukan termasuk daerah dengan angka TB tertinggi di Indonesia, namun tantangan penanganan kesehatan di Provinsi ini cukup besar. Faktor geografis yang luas menjadi kendala utama dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam mendeteksi dan menangani TB secara efektif.

"Salah satu kendala utama adalah keterbatasan peralatan seperti TCM dan X-Ray yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses diagnosis TB. Apalagi saat ini baru tersedia satu unit alat TCM dan X-Ray di tingkat kabupaten, sehingga diperlukan penambahan agar lebih banyak kasus TB bisa terdeteksi sejak dini, "ujar Nihayatul saat memimpin Tim Panja Eliminasi Tuberkulosis (TB) Komisi IX DPR melakukan kunjungan ke Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (22/5/2025).

Lebih lanjut, kata Politisi F-PKB ini, Komisi IX juga menyoroti pentingnya kesinambungan pengobatan TB yang minimal harus dilakukan selama enam bulan. Pasien TB yang terdiagnosis seringkali baru diketahui di rumah sakit, namun pengawasan pengobatan jangka panjang idealnya dilakukan di Puskesmas. Hal ini bertujuan agar pasien tetap mengonsumsi obat secara rutin hingga tuntas.

"Kami mendorong agar pasien TB yang terdeteksi di rumah sakit segera dirujuk ke Puskesmas agar ada pendampingan langsung dalam pengobatan. Rumah sakit dan Puskesmas harus berkomunikasi dengan baik untuk memastikan pasien menyelesaikan pengobatannya," ucapnya.

Legislator Dapil Jatim III ini juga memberikan dukungan agar Kalimantan Barat dapat segera memiliki laboratorium pemeriksaan TB sendiri. Saat ini, sampel laboratorium masih harus dikirim ke RS Dr. Sutomo Surabaya, yang tentu memakan waktu dan menghambat kecepatan diagnosis.

Selain itu, Komisi IX juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti pendidikan dokter spesialis. Mengingat saat ini masih terdapat kekurangan hingga 114 dokter spesialis di daerah ini, Kementerian Kesehatan menyediakan jalur pendidikan dengan beasiswa serta kontrak pengabdian yang mengharuskan dokter kembali bertugas di Kalimantan Barat setelah lulus.

"Dengan adanya dua jalur pendidikan dokter spesialis, yaitu college base dan hospital base yang dikelola Kemenkes, kami berharap putra-putri terbaik Kalimantan Barat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah," tutup Nurhayati. (jk/aha)