Utang Rp90 Miliar, Taufan Pawe Minta Manajemen PDAM Manado Segera Dibenahi

21-05-2025 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Rabu (21/5/2025). Foto: Prima/vel

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti serius kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Utara, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado. Menurutnya, BUMD pelat merah itu belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Saya mencermati bahwa badan usaha milik daerahnya itu masih belum mendatangkan deviden atau keuntungan menjadi perkuatan pendapatan asli daerah. Masih rugi terus,” ungkap Taufan Pawe kepada Parlementaria saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Rabu (21/5/2025).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan PDAM Kota Manado bahkan masih memiliki utang yang cukup besar, mencapai Rp90 miliar, dan manajemennya dinilai belum memenuhi standar pengelolaan yang baik. “Saya mencermati, khususnya PDAM Kota Manado ini memang manajemennya masih jauh dari standar. Bahkan utangnya masih ada sampai Rp90 miliar,” ujarnya.

 

Ia menegaskan pentingnya perbaikan manajemen pada PDAM dan seluruh BUMD lainnya agar bisa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. “Itulah saya sampaikan tadi (bahwa) Pak Gubernur, harus cepat. Dibenahi manajemen PDAM atau perusahaan-perusahaan daerah yang lainnya agar supaya bisa menjadi kontribusi penghasilan asli daerah,” tegasnya.

 

Dalam kunjungan tersebut, Taufan juga mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di berbagai daerah masih menghadapi berbagai permasalahan serius. “Kehadiran kami Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ini memang berorientasi membenahi para BUMD dan BLUD di daerah-daerah itu,” tuturnya.

 

Legislator Dapil Sulsel II ini berharap, hasil kunjungan ini bisa menjadi masukan penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa mewarnai pemikiran dari Pak Gubernur dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” tutupnya. (pdt/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...