Delegasi Indonesia, Eva Monalisa saat mengikuti sesi agenda 4th Meeting Committee of Muslim Communities and Minorities, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangkaian pertemuan Konferensi-ke 19 PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States) yang tengah berlangsung di Jakarta, 12-15 Mei 2025, Sidang hari Senin 12 Mei 2025 adalah waktu bagi Komite Komunitas dan Minoritas Muslim (Standing Committee on Moslem Communities and Minorities).

Pada kesempatan ini, komite tersebut menjadi ruang penting bagi negara-negara anggota untuk menyuarakan keprihatinan dan mendorong langkah konkret dalam perlindungan hak-hak minoritas Muslim di berbagai belahan dunia.

Sidang berlangsung dengan mendengarkan resolusi dari semua delegasi yang hadir berkaitan tema komite.

Dalam sesi pembahasan, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Eva Monalisa sebagai Chairman itu menyampaikan bahwa meski tidak ditunjuk secara resmi oleh PBB, Indonesia telah menerima pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan. Indonesia menyerukan pentingnya konsensus PUIC dalam menemukan solusi jangka panjang bagi komunitas minoritas seperti Rohingya, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

“Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pembentukan komite khusus yang bertugas memantau peraturan-peraturan di negara-negara tempat minoritas Muslim berada, agar tidak lahir regulasi yang diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Delegasi Indonesia juga mendorong pemanfaatan kedekatan kultural dan posisi strategis negara-negara Islam seperti Arab Saudi untuk melakukan lobi-lobi diplomatik yang efektif,” ujar Eva kepada Parlementaria usai agenda 4th Meeting Committee of Muslim Communities and Minorities, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025).

Sementara itu, Delegasi Qatar juga menyuarakan pentingnya perhatian serius terhadap minoritas Muslim. Menurut mereka, tantangan yang dihadapi komunitas ini bukan hanya soal akses pendidikan yang rendah dan proses alienasi sosial tetapi juga tanggung jawab moral seluruh umat Islam untuk memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi.

“Qatar bahkan mengusulkan pembentukan badan independen di bawah PUIC, aktivasi pendanaan khusus untuk advokasi minoritas, serta penyusunan laporan tahunan untuk memantau kemajuan isu secara terukur,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Pernyataan Qatar mendapat penguatan dari Aljazair yang menekankan bahwa isu minoritas sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan kelangsungan hidup komunitas muslim global. Delegasi Aljazair memaparkan tantangan nyata seperti penghapusan identitas keislaman termasuk pelarangan penggunaan nama-nama Islami, pemakaian jilbab, hingga pembatasan praktik budaya dan makanan halal yang terjadi di berbagai negara. Mereka mendorong pendekatan baru dalam menyikapi isu ini dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial politik masyarakat saat ini.

Nada keprihatinan serupa datang dari delegasi Malaysia dan Nigeria yang menyampaikan pentingnya solidaritas politik antar negara OKI dalam menghadapi ketidakadilan terhadap minoritas Muslim. Malaysia menyerukan dukungan melalui mekanisme hukum internasional, khususnya terhadap komunitas yang mengalami persekusi seperti Rohingya.

Delegasi Nigeria menambahkan bahwa hasil sidang PUIC ini harus mampu menjadi langkah nyata untuk melawan diskriminasi struktural yang dihadapi minoritas Muslim. Sementara itu, Turki mengusulkan agar beberapa negara secara formal dimasukkan sebagai wilayah minoritas Muslim agar bisa dijangkau dalam kerja PUIC.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra) ini juga didampingi Wakil Ketua lainnya,  Ravindra Airlangga (F Golkar). Hadir membersamai anggota BKSAP lainnya, yaitu Sigit Purnomo (Pasha Ungu dari Fraksi PAN), M. Sohibul Iman (F-PKS), dan Eva Monalisa (Fraksi PKB).

Usulan dari berbagai delegasi membentuk mozaik suara umat Islam yang bersatu dalam misi membela komunitas minoritas Muslim di berbagai belahan dunia. Hasil sidang ini tidak hanya menunjukkan kepedulian, namun juga memperkuat komitmen PUIC untuk menjadi wadah diplomasi parlementer Islam yang aktif dalam menegakkan keadilan.

PUIC adalah organisasi yang menghimpun parlemen dari negara-negara anggota OKI. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kerja sama antar parlemen negara-negara Muslim dalam berbagai bidang, terutama politik dan diplomasi, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kebudayaan, solidaritas umat Islam dan pembelaan terhadap isu-isu umat, seperti Palestina. Sidang (PUIC) yang diselenggarakan di Jakarta pada 12–15 Mei 2025 ini menjadi istimewa, karena bertepatan dengan peringatan berdirinya PUIC yang ke-25. Dihadiri oleh 38 negara dari 54 negara peserta, PUIC mengusung tema "Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience".

Acara ini tidak hanya menjadi forum strategis untuk mempererat kerja sama antar parlemen negara-negara Islam, tetapi juga momentum reflektif terhadap perjalanan seperempat abad organisasi dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam di tingkat global. (rdn)