Rico Alviano: Jangan Bersikap Lunak terhadap Pelaku Tambang Nakal!

11-05-2025 /
Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi XII DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025). Foto : Puntho/Andri

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano menyuarakan kegeraman mendalam terhadap maraknya aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan di berbagai daerah. Rico secara tegas mendesak direktur utama perusahaan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk tidak lagi bersikap lunak terhadap para pelaku tambang nakal.

 

“Kita tidak bisa lagi hanya mendengarkan laporan yang menyebut semuanya baik-baik saja, sementara fakta di lapangan jauh dari itu,” ujar Rico di hadapan peserta kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi XII DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025).

 

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB tersebut menekankan pentingnya ketegasan Pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang. Menurutnya, tanpa sikap tegas dari Kementerian Lingkungan Hidup, persoalan ini akan terus berlarut-larut dan semakin merugikan masyarakat.

 

“Jika Kementerian Lingkungan Hidup benar-benar tegas, maka persoalan tambang yang merusak lingkungan ini pasti bisa diselesaikan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.

 

Rico, Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat ini juga menyoroti efektivitas pertemuan dan rapat yang selama ini digelar tanpa diiringi dengan langkah nyata di lapangan.

 

“Kalau tidak ada tindakan tegas, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Percuma kita rapat dan bertemu terus menerus, hasilnya nol,” tandas Rico.

 

Menutup pernyataannya, Rico Alviano mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera menjatuhkan sanksi keras kepada perusahaan tambang yang terbukti melakukan perusakan lingkungan. 

 

Rico menilai bahwa ketegasan dan konsistensi dalam penegakan hukum adalah kunci dalam menyelamatkan lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak buruk pertambangan ilegal. (pun/rdn)

BERITA TERKAIT
Perlu Evaluasi Tata Kelola Tambang Timah untuk Minimalkan Illegal Mining
15-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola pertambangan timah untuk meminimalkan...
Tata Kelola Pertimahan Harus Lebih Melibatkan Masyarakat
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola industri pertimahan yang...
Komisi XII Tegaskan Keadilan Sosial dalam Penyediaan BBM dan Listrik di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan (affordability) bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat,...
Dipo Nusantara Soroti Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menimbulkan antrean panjang di...