DPR Susun RUU Pengelolaan Ruang Udara Kedepankan Meaningful Participation
Anggota Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Teguh Iswara Suardi foto bersama uasi Kunjungan Kerja Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (9/5/2025). Foto : Naden/Andri
PARLEMENTARIA, Batam - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara tengah disusun oleh DPR RI. RUU inisiatif Pemerintah tersebut masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2024. Pembahasannya dilanjutkan pada 2025 sebagai RUU carry over.
RUU ini sendiri dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari perwakilan anggota-anggota di berbagai Komisi yang ada di DPR RI. Anggota Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Teguh Iswara Suardi menjelaskan bahwa sebagai bentuk akuntabilitas, DPR RI menampung pendapat berbagai stakeholder dalam pembahasan berbagai regulasi termasuk RUU ini.
"Kami di sini kan sebagai bagian dari Panitia Khusus Pengelolaan Ruang Udara ingin menjemput bola, melihat langsung situasi di lapangan seperti apa dan di satu sisi ada forum grup discussion ada beberapa diskusi di situ," ujar Teguh dalam Kunjungan Kerja Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (9/5/2025).
Dalam Kunker tersebut, Pansus menghadirkan berbagai pihak mulai dari militer, maskapai penerbangan, hingga pengelola bandara untuk mendapatkan berbagai masukan yang komprehensif.
Ia pun menjelaskan bahwa RUU ini sangat mendesak untuk diundangkan karena bicara soal kedaulatan negara. Sebagai anggota yang berasal dari Komisi V sendiri, dia menyoroti tentang bagaimana pengaturan pengelolaan ruang udara antara sipil dengan militer. Sebab kata dia keduanya berbeda dan perlu ada garis tegas yang menjadi pembeda.
"Terkait RUU Pengelolaan Ruang Udara ini memang seringkali fokusnya di pertahanan dan keamanan. Kami dari Komisi V tentu kaitan terbesarnya ada di perhubungan. Kalau kita bicara perhubungan tentu kaitannya ada di sipil. Kemudian menjadi penting bagaimana bisa mengintegrasikan ini agar pertemuan antara sipil dan militer ini bisa terintegrasi dan tidak mengganggu satu sama lain," tutupnya. (ndn/rdn)
