Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani saat membuka agenda audiensi BAM DPR dengan Koalisi Ojek Online di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Foto : Devi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan pihaknya berkomitmen serius menampung dan menindaklanjuti aspirasi Koalisi Ojek Online (Ojol) Nasional terkait ketidakjelasan status kerja dan dugaan eksploitasi yang dialami para mitra pengemudi ojol. Pernyataan ini disampaikan oleh Netty saat membuka agenda audiensi BAM DPR dengan Koalisi Ojek Online di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Agenda digelar sebagai tindak lanjut dari surat resmi yang disampaikan Koalisi Ojol Nasional kepada BAM. Diketahui, mereka menuntut kejelasan status pekerja dalam skema kemitraan yang dinilai timpang dan merugikan.

“Badan Aspirasi Masyarakat adalah alat kelengkapan DPR yang baru dibentuk sejak 13 Oktober 2024, dan kami hadir untuk secara langsung menampung suara rakyat, termasuk dari teman-teman ojol,” ucap Politisi Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan BAM DPR bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat kepada komisi terkait setelah melalui proses telaah dan persetujuan pimpinan DPR RI. Dirinya menambahkan pihaknya tidak hanya menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan DPR, akan tetapi juga akan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut dari komisi yang diberi tugas oleh pimpinan DPR.

Dalam kasus ojol, Netty menerangkan, jika nantinya ditindaklanjuti, beberapa komisi di DPR bisa menangani isu ini. Di antaranya, Komisi I (digitalisasi), Komisi V (transportasi), dan Komisi IX (ketenagakerjaan dan hubungan industrial).

“Kalau kami di sini belum bisa langsung menjawab, bukan berarti kami menolak. Tapi memang ada proses yang harus dijalankan. Kami akan bersurat ke pimpinan, dan dari sana akan ditugaskan ke komisi terkait,” jelasnya.

Sebagai informasi, permasalahan ojol yang disampaikan oleh Koalisi Ojol Nasional mencakup ketidakjelasan hubungan kerja antara pengemudi dan platform digital, minimnya perlindungan sosial, serta sistem kemitraan yang dinilai eksploitatif. Setiap perwakilan yang hadir berharap adanya regulasi yang memberikan kejelasan status dan perlindungan layaknya pekerja formal.

Pertemuan ini merupakan momentum penting untuk perjuangan para pengemudi ojol agar memperoleh keadilan dan perlindungan yang selama ini belum dirasakan secara nyata. Netty menegaskan aspirasi dari Koalisi Ojol Nasional bukan hanya akan dicatat, tetapi juga akan didorong untuk menjadi bagian dari proses legislasi, terutama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang yang relevan.

Oleh karena itu, BAM DPR RI membuka pintu selebar-lebarnya untuk dialog konstruktif demi perbaikan sistem ketenagakerjaan di era digital. “Ini bagian dari upaya kami memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR RI,” pungkasnya. (um/rdn)