Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron saat ditemui di sela-sela agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Foto : Prima/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Perlu diketahui, fokus utama BAKN periode ini adalah mendorong perbaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang belum memenuhi standar wajar tanpa pengecualian (WTP), serta melakukan reformasi regulasi subsidi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Dirinya menegaskan pihaknya tidak sedang mencari-cari kesalahan, melainkan berupaya menyelesaikan akar persoalan dalam tata kelola anggaran nasional. Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui di sela-sela agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

“Kami ingin memastikan semua kementerian dan lembaga bisa memenuhi status WTP. Ini penting sebagai fondasi transparansi dan efisiensi pemerintahan,” ujar Herman kepada Parlementaria.

Kini, BAKN sedang menelaah laporan keuangan sejumlah kementerian dan lembaga yang masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adanya temuan ini, terangnya, menandakan masih lemahnya kepatuhan terhadap kaidah penyusunan laporan keuangan negara.

“Laporan harus clear, berbasis standar akuntansi pemerintah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini menyangkut kepercayaan publik dan efisiensi fiskal,” jelasnya.

Selain laporan keuangan, paparnya, BAKN tengah menyoroti isu terkait besarnya anggaran subsidi yang belum dikelola secara optimal. Berdasarkan laporan yang diterimanya, subsidi pupuk tahun ini bisa mencapai Rp44 triliun untuk distribusi 95,5 juta ton pupuk namun distribusinya dinilai tidak efektif dan efisien.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menemukan sering terjadi ketidaksesuaian di lapangan seperti penyaluran tidak tepat waktu, harga pupuk yang tetap tinggi, maupun kebocoran distribusi. Maka dari itu, ia menegaskan sekaligus mendorong perbaikan regulasi subsidi berdasarkan lima prinsip utama yang harus dipenuhi dalam distribusi subsidi pupuk. Di antara prinsip tersebut adalah tepat sasaran, dosis, lokasi, waktu, dan harga. 

“Subsidi jangan sampai hanya menguntungkan produsen, tapi benar-benar harus berdampak pada petani. Kami juga sedang menelusuri apakah HPP pupuk yang ditetapkan sudah efisien atau justru memberatkan anggaran,” ujarnya.

Tidak berhenti, perbaikan regulasi subsidi energi menjadi agenda BAKN berikutnya pada masa sidang ini. Menurutnya, efisiensi anggaran di sektor energi harus mengedepankan keadilan dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain keuangan dan subsidi, jelasnya, BAKN akan mengawasi aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal fiskal negara. Dirinya menjelaskan fokus pengawasan akan diarahkan ke sektor perkebunan dan kehutanan, khususnya pada BUMN seperti PTPN serta sektor perhotelan negara.

“Instrumen ini penting agar hasil perkebunan dan kehutanan bisa menopang anggaran pembangunan. Ini bagian dari strategi hilirisasi nasional,” ungkap Herman.

Menutup pernyataannya, program hilirisasi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto turut menjadi perhatian. Oleh karena itu, BAKN akan memastikan agar pengelolaan SDA—seperti nikel dan silika—dilakukan dengan pendekatan "value added" yang tinggi, bukan hanya sekadar ekspor bahan mentah.

Sebagai lembaga yang menelaah hasil audit BPK, BAKN menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan melalui kerja politik yang solutif. Hasil penelaahan semester dua yang dilakukan BPK saat ini sedang disiapkan untuk diserahkan ke masing-masing komisi di DPR. BAKN berharap kerja kolaboratif ini bisa mendorong reformasi anggaran dan tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

“Kami ingin menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sebagai pengkritik. Apa yang kami kerjakan adalah bentuk kontribusi terhadap keberhasilan pemerintahan,” tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (um/aha)