Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat membuka Rapat Paripurna DPR Ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kamis (17/4/2025). Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR RI akan terus memperkuat peran dan fungsinya dalam menjaga kepentingan nasional di tengah tantangan perekonomian global yang semakin kompleks. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Paripurna DPR Ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kamis (17/4/2025).

Dalam pidatonya yang mewakili Ketua DPR RI, Dasco menyampaikan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada dinamika global yang bergejolak, termasuk perang tarif perdagangan, konflik geopolitik yang meningkat, serta ketidakpastian ekonomi internasional. Hal ini dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam negeri.

“Hal-hal tersebut semakin membutuhkan kebijakan negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut. 

Ia juga menekankan bahwa DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya akan mendukung kebijakan negara dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. “Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri,” tegasnya.

Menanggapi risiko perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, Dasco mengingatkan pentingnya langkah-langkah penguatan ekonomi domestik secara cepat dan strategis. Ia menyebut bahwa kondisi ini bisa berdampak pada goncangan rantai pasok global, nilai tukar terhadap Dolar AS, serta perlambatan ekonomi dunia.

Dalam kesempatan itu, Dasco juga mengungkapkan bahwa pada masa persidangan ini, DPR RI akan mulai membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Ia mendorong pemerintah agar merancang pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro yang mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional.

“RAPBN Tahun Anggaran 2026 yang disusun tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi harus menjadi alat pertahanan ekonomi di tengah tensi dan dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global yang terus bergerak dinamis. RAPBN Tahun Anggaran 2026 harus menjadi perisai fiskal sekaligus motor transformasi yang berpihak pada rakyat, berpijak pada kemandirian ekonomi, dan tangguh menghadapi dinamika global,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, DPR RI menunjukkan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan menghadapi ketidakpastian global dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. (pun/aha)