Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, saat bertukar cenderamata dalam kunjungan kerja Komisi X ke BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (11/4/2025). Foto: Ica/vel

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan pentingnya penguatan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data strategis yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi X ke BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (11/4/2025).

“Kami mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kinerja BPS Kalimantan Selatan dalam memperkuat struktur dan kualitas statistik. Ini sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Mercy.

Komisi X DPR mengapresiasi kualitas data yang disampaikan BPS, terutama terkait pendidikan di Kalimantan Selatan. Salah satu temuan penting adalah rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah yang masih di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk usia muda yang mengindikasikan meningkatnya angka perkawinan dini.

“Jika tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat, tingginya angka perkawinan dini bisa berakibat pada meningkatnya pengangguran, serta menurunnya kualitas sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Mercy. Ia menambahkan, hal ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, mengingat tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja dan akses permodalan.

Terkait internal kelembagaan BPS, Komisi X DPR memberikan dukungan penuh, termasuk menyetujui relaksasi anggaran tambahan yang diajukan. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program-program strategis seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan sensus lainnya.

Namun demikian, Mercy juga menyampaikan sejumlah masukan penting dari BPS, antara lain permohonan peningkatan jaminan asuransi bagi petugas survei lapangan serta alokasi insentif atau souvenir representatif bagi para responden survei.

“Petugas survei ini bekerja keras di lapangan. Bahkan, banyak responden yang harus meninggalkan pekerjaan atau usahanya selama berjam-jam demi memberikan data. Negara sepatutnya memberikan bentuk apresiasi atas partisipasi ini,” tambahnya.

Selain itu, Mercy menegaskan urgensi percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik sebagai bagian dari penguatan legalitas kerja-kerja statistik nasional, khususnya dalam menghadapi pelaksanaan Susenas 2025.

“Kami ingin memastikan BPS tetap menjadi garda terdepan penyedia data yang kredibel, akurat, dan real time. Data harus menjadi living document, bukan sekadar arsip. Harus digunakan secara aktif untuk pembangunan di semua sektor, dari ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga kehutanan,” pungkas Mercy. (ica/aha)