Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman saat memimpin kunjungan reses Komisi IV DPR RI, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (9/4/2025). Foto : Upi/Andri

PARLEMENTARIA, Palembang - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyampaikan dukungan penuh kepada Perum Bulog agar konsisten melaksanakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Yakni, terkait menyerap gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram serta menjaga harga beras di kisaran Rp12.000 per kilogram.

“Kami meneruskan permintaan Pak Gubernur agar Bulog betul-betul konsisten dengan perintah Pak Presiden, yaitu menyerap gabah dan menjaga harga beras. Kami dari Komisi IV sangat mendukung Bulog untuk melaksanakan tugas ini seutuhnya, tanpa alasan apapun, karena kita tahu betapa petani sangat berterima kasih atas kebijakan ini,” ujar Alex Indra Wakil Ketua Komisi IV DPR RI usai kunjungan reses Komisi IV DPR RI, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (9/4/2025).

Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Bulog dalam menghadapi musim panen yang berbeda-beda di tiap wilayah Indonesia. Menurutnya, fleksibilitas dan kesiapan Bulog sangat krusial demi menjaga kestabilan harga pangan dan kesejahteraan petani.

“Kami sudah wanti-wanti, mengingatkan Bulog agar selalu siap menghadapi panen raya. Kami juga memahami ada kendala seperti keterbatasan alat pasca panen dan belum adanya penugasan yang rinci terkait skema harga ini,” jelasnya.

Legislator fraksi PDI-Perjuangan, juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Bulog dari sisi gudang penyimpanan, peralatan pasca panen, hingga sumber daya manusia. Ia menilai persoalan-persoalan tersebut harus dipetakan dan dicarikan solusi secara menyeluruh bersama kementerian terkait.

“Kunjungan ini untuk mendalami dan memahami persoalan Bulog. Nantinya dalam rapat bersama kementerian, kita akan cari jalan keluarnya. Oleh karena itu, kami mendorong Bulog untuk membuat roadmap atau peta jalan agar kebijakan ini tidak berhenti hanya di musim atau tahun ini saja,” tambahnya.

Menurutnya, antusiasme petani terhadap kebijakan pemerintah ini sangat tinggi, sehingga diperlukan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. “Kebijakan seperti ini harus terus berjalan. Jangan hanya sementara. Bulog perlu membuat skema jangka panjang agar bisa terus berperan dalam menjaga harga pangan dan menjamin kesejahteraan petani kita,” tutupnya. (upi/aha)