Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, saat mengikuti pertemuan kunjungan reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (26/3/2025). Foto: Ria/vel

PARLEMENTARIA, Lebak – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Lebak yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya ke Lebak, Taufan menekankan pentingnya inovasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kabupaten Lebak memiliki potensi besar, wilayahnya luas, dan penduduknya banyak. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik," ujar Taufan saat kunjungan reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (26/3/2025).

Saat ini, Kabupaten Lebak bergantung pada dana transfer pusat sebesar 81 persen. "Kemandirian fiskal daerah ini baru mencapai 19 persen. Kalau begini, apa yang bisa diharapkan?" katanya.

Taufan mendorong Pemerintah Kabupaten Lebak untuk berinovasi dalam mengelola sumber daya alam, memperkuat UMKM dan industri rumahan, serta mengembangkan sektor kesehatan, pendidikan, dan pariwisata.

"Jika sektor-sektor ini dikelola dengan baik, saya yakin Pendapatan Asli Daerah akan meningkat," tegasnya.

Selain itu, Taufan mengingatkan pentingnya transparansi dalam pemungutan pajak daerah melalui aplikasi daring, sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sistem pemungutan pajak daerah, seperti restoran, tempat hiburan, hotel, dan lainnya, harus menggunakan aplikasi daring untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan," ujarnya.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu berharap, dengan kepemimpinan Bupati Lebak yang masih muda, energik, dan visioner, daerah ini dapat mencapai kemajuan signifikan dalam dua tahun ke depan, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

“Dengan dukungan pemerintah pusat dan inovasi dari pemerintah daerah, Kabupaten Lebak dapat segera meningkatkan kemandirian fiskalnya dan mempercepat pembangunan,” tutupnya. (rnm/aha)