Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. Foto: Ist/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menegaskan pentingnya distribusi LPG 3 kg yang tepat sasaran, khususnya bagi rumah tangga miskin dan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) pada Senin (24/3/2025).

Dalam kunjungan tersebut, legislator Dapil Jawa Timur VII meliputi, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan,  tersebut berdiskusi dengan jajaran pimpinan Pertamina, termasuk Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti, serta pejabat lainnya.

"Sebagai mitra pemerintah, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Saya  juga ingin memastikan bahwa LPG 3 kg benar-benar sampai ke masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil menengah tanpa hambatan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, politisi fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti tiga permasalahan utama dalam distribusi LPG bersubsidi: Pertama, penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan pelaku UMKM, masih sering dibeli oleh usaha menengah dan besar. Kedua, potensi kelangkaan karena maraknya praktik penimbunan menyebabkan lonjakan harga di pasaran, sehingga merugikan masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Ketiga, kurangnya sistem pendataan akurat sehingga pengawasan penerima manfaat masih lemah karena minimnya data valid, sehingga distribusi sulit dikontrol.

"Kami ingin mendengar langsung dari Pertamina mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala ini, serta bagaimana DPR RI dapat mendukung kebijakan yang lebih efektif dalam pengawasan dan distribusi LPG bersubsidi," tambahnya.

Tidak hanya itu politisi asal Trenggalek itu juga mendorong agar upaya penguatan hilirisasi energi dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam operasional Pertamina. 

Menurutnya, Pertamina Net zero emision pada 2026 harus lebih proaktif ditunjukkan dan dirasakan oleh seluruh wilayah jatim dengan merata agar sektor energi tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

"Pertumbuhan ekonomi hanya bisa tercapai jika energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Pengawasan harus lebih diperketat, dan bagaimana inovasi dalam distribusi dan penggunaan energi hijau harus terus dikembangkan," tegasnya.

Ia pun berharap kunjungannya ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, guna memastikan bahwa subsidi energi benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat kecil dan pelaku UMKM agar mampu turut serta berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

"Saya berharap distribusi pertamina khususnya  regional Jatimbalinus ini semakin transparan, tepat sasaran dan efektif, sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat serta mempercepat transformasi industri energi menuju keberlanjutan," tutupnya. (bia/aha)