Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, saat memberikan arahan kepada seluruh tim liputan arus mudik Lebaran 2025 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025 yang diprediksi pada Jumat (28/3/2025) mendatang, Setjen DPR RI melalui Biro Pemberitaan Parlemen mengerahkan 20 personil Parlementaria untuk melakukan pemantauan langsung di empat titik utama perjalanan mudik. Empat titik tersebut adalah Terminal Pulo Gebang, Gerbang Tol Cikampek, Stasiun Pasar Senen, dan Pelabuhan Merak.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, menegaskan bahwa kehadiran tim Parlementaria di lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas transportasi publik beroperasi sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan yang diharapkan.

“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana kesiapan infrastruktur, efektivitas kebijakan pengaturan lalu lintas, serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam perjalanan mudik. Dari hasil pemantauan ini, kami akan menyusun laporan dan akan kami sampaikan ke kanal media resmi DPR RI,” ujar Indra kepada Parlementaria jelang keberangkatan tim di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Di tengah lonjakan pemudik, tim Parlementaria akan mengamati berbagai aspek, termasuk kepadatan lalu lintas, ketersediaan sarana dan prasarana, kesiapan petugas di lapangan, serta efektivitas rekayasa lalu lintas. Tak hanya itu, evaluasi terhadap harga tiket, kapasitas transportasi, serta fasilitas di terminal, stasiun, dan pelabuhan juga menjadi fokus utama pemantauan ini.

Selain melakukan observasi, Parlementaria DPR RI juga akan berdialog langsung dengan pemudik untuk menggali pengalaman dan kendala yang mereka hadapi. “Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan transportasi ke depan,” tambah Indra.

DPR RI bersama dengan Setjen DPR RI juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik terkait arus mudik. Melalui liputan dan laporan yang disusun oleh Parlementaria, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan komprehensif mengenai kondisi perjalanan mudik tahun ini.

Koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola transportasi turut dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan adanya pemantauan ini, diharapkan ada solusi konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pemudik serta meningkatkan efisiensi sistem transportasi nasional.

Langkah ini bukan hanya untuk memastikan kelancaran mudik tahun ini, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang dalam membangun sistem transportasi yang lebih baik di masa depan.  Dengan keterlibatan aktif dalam pengawasan mudik, DPR RI menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepentingan publik, memastikan perjalanan mudik yang lebih aman dan nyaman, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam layanan transportasi nasional. (um/rdn)