Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT KAI (Persero), KCIC, dan Perum Damri di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menyoroti pengalaman pengguna dalam layanan transportasi publik terkait indikator kenyamanan. Dirinya menerima berbagai keluhan masyarakat, mulai dari sistem tiket yang bermasalah hingga pelayanan yang belum sepenuhnya optimal.

"Masyarakat harus benar-benar merasakan kenyamanan dalam transportasi. Jangan hanya klaim layanan sudah baik tanpa ada tolok ukur yang jelas," ungkap Husein dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT KAI (Persero), KCIC, dan Perum Damri di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025).

Berdasarkan laporan yang ia terima, proses pembelian tiket yang kerap menjadi kendala bagi penumpang, terutama menjelang hari-hari besar seperti Lebaran dan Natal serta Tahun Baru (Nataru). "Bahkan sebelum naik kendaraan, masyarakat sudah kesulitan membeli tiket. Ini harus diatasi karena menjadi indikator ketidaknyamanan," ujarnya.

Baginya, sistem tiket yang tidak efisien bisa berdampak pada keseluruhan pengalaman perjalanan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik. Menjelang momen mudik dan libur panjang, ia mengingatkan agar pengelolaan transportasi harus siap dan terkoordinasi dengan baik.

"Kita tidak ingin setiap tahun menghadapi masalah yang sama. Harus ada persiapan yang matang agar perjalanan masyarakat lancar dan nyaman," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu meminta agar semua operator transportasi lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas layanan dan tidak hanya berfokus pada ekspansi bisnis tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. "Investasi itu penting, tapi jangan melupakan kebutuhan utama penumpang. Transportasi publik harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar keuntungan," pungkasnya. (um/rdn)