Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Tangerang, Rabu (19/3/2025). Foto: Balggys/vel

PARLEMENTARIA, Tangerang – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Tangerang, Rabu (19/3/2025).

FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, serta perwakilan kementerian seperti Bappenas dan Kementerian PANRB. Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan institusi, baik di sektor publik, privat, maupun komunitas.

"Intinya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera melalui perbaikan good governance dan institusi kita. Secara umum, sudah ada bibitnya, tetapi karena belum ada kolaborasi yang kuat, terkadang masih ada perbedaan persepsi. Karena itu, kita duduk bersama untuk menyelaraskan visi," ujar Mardani Ali Sera usai menghadiri FGD bertajuk Mendorong Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas melalui Parlemen Terbuka di Indonesia.

Ia juga menekankan bahwa kejujuran dan keterbukaan merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Ketika kita berbicara dengan jujur dan tidak menutupi kebenaran, publik akan mengapresiasi, meskipun itu pahit. Semakin transparan, semakin jujur, semakin apa adanya, maka publik akan semakin mendukung kita," tambahnya.

FGD ini merupakan bagian dari Panitia Kerja Open Government yang dibentuk oleh BKSAP, yang berfokus pada peningkatan keterbukaan di lembaga legislatif. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan tercipta sinergi antar-pemangku kepentingan dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Kami berharap hasil dari FGD ini dapat memberikan dampak optimal dalam mendorong keterbukaan parlemen dan pemerintahan secara keseluruhan," tutupnya. (gys/aha)