Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kebijakan di sektor pariwisata, khususnya di Bali, harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dengan para pelaku usaha. Ia menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis agar regulasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan tidak menghambat pertumbuhan industri pariwisata.

“Kebijakan ini harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan adil sejak awal dengan para pelaku usaha di Bali, termasuk resort dan perhotelan,” ujar Puan kepada Parlementaria, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Menurut Puan, sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Bali dan telah berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan.

“Pariwisata adalah tulang punggung ekonomi Bali, dan para pelaku bisnis resort serta hotel telah berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” paparnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa regulasi di sektor ini harus bersifat inklusif dan menjadi model bagi daerah lain yang memiliki potensi wisata. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan satu sektor, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian daerah serta pelestarian budaya dan alam Indonesia.

"Daerah lain yang memiliki potensi wisata bisa menerapkan kebijakan-kebijakan inklusif seperti ini. Tentunya hal ini membutuhkan ketepatan pemimpin daerah untuk bisa menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memberi kemakmuran bagi rakyat di wilayahnya masing-masing,” jelas Puan.

Dalam kesempatan yang sama, Puan juga mengingatkan bahwa Indonesia akan segera memasuki musim libur Lebaran, yang diprediksi akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, ia mengimbau pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan kesiapan infrastruktur pariwisata agar pengalaman liburan masyarakat tetap aman dan nyaman.

“Dalam menghadapi musim liburan, kita harus memastikan segala infrastruktur pendukung di sektor pariwisata siap, termasuk akses transportasi, fasilitas akomodasi, serta sistem pelayanan wisata yang memadai. Ini penting agar masyarakat dapat berlibur dengan aman dan nyaman,” tutupnya. (ssb/aha)