Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, saat rapat kerja Komisi VI dengan Dirut PT PGN dan Dirut PT Pertamina Hulu Energi yang digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengungkapkan keprihatinannya terhadap implementasi teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Diketahui, teknologi CCS direncanakan untuk mendukung Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai target keberlanjutan.

Dalam rapat kerja Komisi VI, Eko menyatakan bahwa meskipun teknologi ini terdengar menjanjikan, tetapi belum ada tindakan konkret yang terlihat khususnya dari PT Pertamina Hulu Energi yang berperan besar dalam proyek ini.

Menurut Eko, meski sektor CCS sudah sering dibicarakan sebagai "bisnis seksi" yang memiliki potensi besar, proyek ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“Kita katanya ingin menjadi pemain utama di teknologi CCS dengan target kapasitas storage sekitar 7,3 Gigaton. Tapi, sampai sekarang proyeknya masih terdengar seperti gagasan yang belum terealisasi. Saya khawatir ini hanya gimmick tanpa eksekusi yang jelas," ujar Eko saat rapat kerja Komisi VI dengan Dirut PT PGN dan Dirut PT Pertamina Hulu Energi yang digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Legislator Fraksi PAN tersebut meminta agar Pertamina Hulu Energi segera memberikan roadmap implementasi CCS yang lebih konkret, termasuk skenario pendanaan, estimasi return, dan yang terpenting agar proyek ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini harus jelas, apakah ada dampak ekonomi yang nyata atau hanya menjadi alat pemasaran hijau. Kalau proyek ini gagal, siapa yang akan menanggungnya? Apakah Pertamina atau negara?" tegasnya.

Selain itu, Eko juga menyoroti kinerja PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam hal eksplorasi. Meskipun eksplorasi menjadi salah satu prioritas utama perusahaan, banyak proyek yang mengalami keterlambatan dan berdampak pada stagnasi produksi dalam beberapa tahun terakhir. Eko berharap proyek eksplorasi tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran atau masalah perizinan yang sering menjadi kendala di lapangan.

"Saya meminta laporan detail terkait proyek eksplorasi yang tertunda. Apa penyebab keterlambatannya? Dan bagaimana strategi percepatan realisasinya?" ujar Eko.

“Kalau PHE hanya bergantung pada sumur tua tanpa eksplorasi yang agresif, saya khawatir produksi akan terus menurun. Oleh karena itu, solusi jangka panjang harus segera dipikirkan," imbuhnya.

Eko juga menekankan bahwa sektor eksplorasi harus mendapatkan porsi investasi yang memadai, setidaknya 20 persen dari total CAPEX tahunan, untuk menghindari penurunan produksi dalam lima tahun ke depan. "Tanpa investasi yang memadai, kita tidak bisa mengandalkan hanya pada sumur tua. Sektor ini butuh perhatian serius agar produksi energi tetap terjaga," tambahnya.

Dengan sorotan tersebut, Komisi VI DPR RI mengharapkan adanya tindak lanjut yang jelas dari pihak PT Pertamina Hulu Energi, baik dalam hal implementasi teknologi CCS maupun dalam proyek eksplorasi yang telah tertunda. Kedepannya, kebijakan-kebijakan yang lebih transparan dan terukur diharapkan dapat membawa dampak positif bagi sektor energi nasional. (pun/rdn)