Komisi IX Soroti Persoalan Kesiapan Cek Kesehatan Gratis di Berbagai Daerah

04-03-2025 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam RDP Komisi IX dengan ADINKES, ARSADA, APKESMI, IDI dan IAKMI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti berbagai kendala dalam persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Kota Palu.

 

Ia mengungkapkan bahwa Puskesmas Kota Palu yang berada di wilayah perkotaan masih menghadapi berbagai persoalan terkait kesiapannya. Bahkan, meskipun Kementerian Kesehatan telah mengadakan pertemuan daring (zoom series) untuk sosialisasi program ini, tidak semua pihak di daerah mendapatkan informasi yang cukup.

 

"Ternyata ketika mendengar dari Ibu/Bapak hari ini tentang bagaimana kesiapan-kesiapan PKG ini, kendala tersebut bukan hanya terjadi di beberapa titik saja, tapi sudah menjadi kendala nasional," ujar Nihayatul dalam RDP Komisi IX dengan ADINKES, ARSADA, APKESMI, IDI dan IAKMI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

 

Selain itu, ia juga menyoroti permasalahan data yang belum tersinkronisasi dengan Dukcapil serta ketimpangan kesiapan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Ia mencontohkan bahwa kondisi SDM di wilayah pegunungan Papua, seperti Nabire dan Boven Digoel, berbeda dengan Puskesmas yang berada di daerah lain, seperti Bogor atau Palangkaraya.

 

Meski menghadapi berbagai tantangan, Politisi Fraksi PKB itu meyakini PKG ini merupakan program yang sangat baik dan dinantikan oleh masyarakat. Menurutnya, tingkat kepercayaan publik terhadap program ini cukup tinggi, bahkan dalam survei terbaru, disebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini.

 

"Harapan masyarakat terhadap PKG ini cukup tinggi, bahkan sekitar 40 persen dari pemeriksaan kesehatan gratis menjadi faktor utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika program ini tidak siap, maka kekecewaan masyarakat juga akan tinggi," tegasnya. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...