Anggota GKSB Kazakhstan DPR RI Muhammad Husni bersama I Wayan Sudirta, usai melakukan pertemuan dengan Dubes Kazakhstan untuk Indonesia H.E Serzhan Abdykarimov, Senin (24/2/2025). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Kazakhstan DPR RI Muhammad Husni bersama I Wayan Sudirta bertemu dengan Dubes Kazakhstan untuk Indonesia H.E Serzhan Abdykarimov, pada Senin (24/2/2025). Pertemuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dan kerja sama di berbagai sektor yang selama ini terjalin antar dua negara. 

Husni merinci, setidaknya beberapa sektor perlu peningkatan kerja sama. Misalnya di sektor pariwisata, dimana Kazakhstan berharap adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Kazakhstan dan sebaliknya. Peningkatan kerja sama ini, menurutnya tak hanya menggiatkan sektor pariwisata namun juga sektor ekonomi dan perdagangan.

"Kita melihat hubungan peningkatan ekonomi kita dan Kazakhstan itu sangat penting sekali. Terutama tadi kan sudah disampaikan Kazakhstan itu negara yang sangat luas sekali nomor 9 terluas di dunia, kita nomor 14. Di situ (Kazakhstan) banyak peternakan produk halal dan lain sebagainya yang kita (masih) kurang, kita bisa beli dari mereka dan kita juga bisa mengirim produk-produk kita ke sana," kata Husni kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Selain itu, Husni menjelaskan dalam waktu dekat, Parlemen Indonesia akan mengunjungi Kazakhstan untuk menjajaki kerja sama terkait dengan kuota Haji. Kazakhstan sendiri merupakan salah satu negara di Asia Tengah yang memiliki banyak kuota Haji tak terpakai. Oleh sebab itu, Indonesia akan mencoba menjajaki kemungkinan kuota tersebut diambil alih Indonesia.

"Alhamdulillah kami Komisi VIII, (bulan) April akan berkunjung ke Kazakhstan dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang masalah haji yang kami tahu bahwa salah satu negara-negara Asia Tengah mereka tidak pernah kuota hajinya sampai full sedang kita itu menunggu sampai 50 tahun. Nah, jadi itulah yang kalau mereka tidak full, kita bisa ambil alih mungkin kalau selama ini kan lewat Kerajaan Arab Saudi, nanti kedepannya ya coba kita lihat," jelas Husni. (bia/aha)