Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan mendukung penuh terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Baginya, kebijakan ini perlu turut memperoleh dukungan dari masyarakat luas lantaran berpotensi memastikan negara bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen pada tahun 2025.

Pernyataan ini ia sampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

“Insyaallah Danantara ini akan berhasil, dimana terlihat bahwa pemerintah sangat bersungguh-sungguh karena, sekali lagi, Danantara ini adalah mimpi besar dari pemerintahan Pak Prabowo. Beliau melakukan efisiensi, uang investasinya diletakkan di Danantara dalam rangka memastikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8 persen. Jadi, (Danantara) ini akan menjadi motor pembangunan Indonesia,” tutur Andre kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (24/2).

Terkait soal pengawasan BPI Danantara, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan BPI Danantara akan diawasi oleh Dewan Pengawas, di mana Ketua Dewan Pengawas tersebut diduduki oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ia berharap, kinerja BPI Danantara bisa berjalan dengan profesional dan transparan, apalagi telah diperkuat lewat regulasi yang kuat pula.

"Menurut saya, sudah ada Undang-Undang BUMN yang baru. Pun, kita sudah menjaga agar Danantara ini akan dilaksanakan secara transparan. Jadi, ada aturan mainnya, ada SOP-nya yang menjadikan Danantara ini akan dikelola secara profesional dan transparan dan tentu bisa diaudit, tadi Pak Prabowo juga sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa Danantara ini akan dilakukan prosesnya dengan transparan, silahkan diaudit,” punkas Andre.

Sebagai informasi, BPI Danantara akan dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dibantu Chief Information Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir dan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria. Posisi Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara diduduki oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Muliaman Hadad.

Perlu diketahui, 7 (tujuh) BUMN yang akan dikelola oleh BPI Danantara di antaranya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Dari BUMN tersebut, jumlah aset sebelum eliminasi per 2023, bisa  mencapai Rp9.286,24 triliun.

Pemerintah berharap asset-aset tersebut bisa menjadi katalisator utama bagi pengembangan BPI Danantara untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan. Presiden Prabowo Subianto menerangkan BPI Danantara akan memiliki dana kelolaan mencapai US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Angka tersebut membuat BPI Danantara menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia. (um/aha)