Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti, saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi V DPR RI di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/2/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Lombok Barat - Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menyoroti ketepatan sasaran dalam program rumah subsidi serta implementasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan yang ia terima, salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa ada rumah subsidi yang tidak dihuni meski sudah dibangun lebih dari satu tahun. 

"Ini mengindikasikan kemungkinan rumah tersebut bukan rumah pertama pemiliknya. Padahal, tujuan utama rumah subsidi adalah untuk masyarakat yang belum memiliki rumah dan memiliki keterbatasan anggaran," ujar Reni kepada Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi V DPR RI di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, ia juga mengungkap adanya kasus kepemilikan rumah subsidi yang tidak wajar. "Ada temuan rumah subsidi yang berdampingan, satu atas nama suami, satu atas nama istri. Ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dari kementerian terkait," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Reni juga menyoroti peran pengembang dalam proyek ini. Menurutnya, tidak semua kesalahan dapat dibebankan kepada mereka, namun tetap harus ada evaluasi terhadap kinerja pengembang yang tidak menjalankan aturan dengan baik. "Pengembang boleh mendapatkan keuntungan, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan manfaat yang maksimal. Jika ada pengembang yang berprestasi, mereka harus diapresiasi dan dijadikan role model," katanya.

Maka dari itu, terkait Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pentingnya pengawasan agar rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dirinya pun mendorong kementerian terkait untuk lebih aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, ia juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal implementasi program ini.

Baginya, dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, Komisi V DPR RI, dan para pengembang, diharapkan program ini dapat berjalan sesuai harapan dan membantu lebih banyak masyarakat mendapatkan rumah layak huni. "Kami akan menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi agar target 3 juta rumah dapat tercapai dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Politisi Fraksi Partai PKS itu. (um/rdn)