Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto : Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus memberikan catatan mengenai perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terus meningkat, khususnya di sektor imigrasi. Edison memaparkan data yang menunjukkan kenaikan signifikan pada PNBP, dengan tahun 2022 tercatat mencapai Rp 4,5 triliun, tahun 2023 sekitar Rp 7,6 triliun, dan target 2024 diperkirakan mencapai Rp 9 triliun.

“Peningkatannya hampir mencapai Rp 2 triliun. Kami berharap target PNBP untuk 2025 bisa mencapai sekitar Rp 12 triliun, artinya ada peningkatan yang signifikan. Kami tahu Pak Menteri sangat gesit dalam mencari peluang PNBP, tapi pertanyaannya adalah, apakah PNBP bisa mencapai Rp 12 triliun pada 2025?” ujar Edison dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Edison juga menyoroti sektor pemasyarakatan, khususnya terkait dengan amnesti dan pembebasan narapidana. Menurutnya, saat ini ada sekitar 19.000 orang yang terlibat dalam amnesti, sementara jumlah narapidana di lapas mencapai hampir 200.000 orang.

“Itu berarti hampir 10 persen dari warga binaan lapas akan dibebaskan. Kami meminta agar data-data mengenai lapas yang akan mendapatkan amnesti, abolisi, dan kebijakan lainnya disampaikan sebelum pembebasan dilakukan,” tegas Politisi Fraksi PAN itu.

Edison mengingatkan bahwa sebagai pengawas, Komisi XIII perlu diberikan data secara transparan dan tepat waktu mengenai lapas mana saja yang akan menerima amnesti atau kebijakan lainnya, agar tidak ada kebingungan setelah proses pembebasan berjalan.

“Jangan sampai setelah pembebasan baru kami diberikan data. Sebagai pengawas, kami harus tahu dulu sebelum kebijakan dilaksanakan, sehingga dapat memberikan pengawasan yang maksimal,” tutup Legislator dapil Banten II itu. (gal/aha)