Kunjungi Kanwil Hukum Jogja, Komisi XIII Minta Pendaftaran Paten Dipermudah
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, saat memimpin pertemuan Tim Komisi XIII dengan Kanwil Hukum di Kota Yogyakarta, (6/2/2025). Foto: Taufan/vel
PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa inovasi adalah kunci bagi kemajuan bangsa. Dalam dunia yang semakin kompetitif, keunggulan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang berlimpah, tetapi juga oleh kapasitas intelektual warganya dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi.
Karena itu, menurutnya, setiap temuan, gagasan, dan kreativitas yang lahir dari tangan anak bangsa harus mendapat perlindungan yang layak. Hak paten bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga bentuk apresiasi negara terhadap kerja keras para inventor.
Lebih dari itu, hak paten menjadi instrumen strategis dalam berkelanjutan, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan memastikan bahwa hasil pemikiran bangsa tidak hanya diakui tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.
“Dalam implementasinya, sistem perlindungan hak paten di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Proses pendaftaran yang kompleks sering kali menjadi hambatan utama bagi para inovator, terutama mereka yang berasal dari sektor usaha kecil dan menengah,” ungkapnya dalam pertemuan Tim Komisi XIII dengan Kanwil Hukum di Kota Yogyakarta, (6/2/2025).
Selain itu, masih rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya paten menyebabkan banyak invensi lokal yang tidak terlindungi dengan baik. Dalam konteks globalisasi, hal ini berisiko melehkan daya saing di tingkat internasional, karena tanpa perlindungan yang kuat, inovasi lokal berpotensi besar diakuisisi oleh pihak asing yanpa memberikan manfaat bagi bangsa kita sendiri.
“Penting bagi kita untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mempermudah proses pendaftaran paten, tetapi juga memberikan insentif dan dukungan kepada para inventor agar mereka dapat terus berinovasi tanpa terkendala birokrasi yang berbelit-belit,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (tn/rdn)
