Fasilitas Publik Rusak, Rocky Chandra: Pemerintah Harus Tegas terhadap Aktivitas Kapal Tongkang

04-02-2025 /
Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Chandra. Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Chandra, menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kerusakan fasilitas publik yang disebabkan oleh aktivitas kapal tongkang dan perusahaan batu bara. Pernyataan ini disampaikan setelah insiden penabrakan jembatan di Batanghari yang viral di media sosial baru-baru ini, sehingga memicu keprihatinan di kalangan masyarakat.

 

Rocky mengungkapkan kekhawatirannya mengenai sikap pemerintah yang terkesan tidak berdaya dalam menangani insiden serupa yang terjadi berulang kali. Ia mengingatkan bahwa kejadian ini bukan hanya sekadar masalah infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang mengandalkan fasilitas tersebut.

 

“Sayangnya, kami merasa malu. Seakan-akan di Provinsi Jambi ini, pemerintah dan aparat tidak mampu menyelesaikan masalah kerusakan yang terus berulang,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

 

“Harus ada inovasi dalam membuat regulasi. Kita perlu memastikan bahwa kejadian seperti penabrakan jembatan tidak lagi terjadi di masa mendatang. Bayangkan jika jembatan itu adalah akses utama bagi orang tua, anak, atau saudara kita. Kita harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dan hajat orang banyak,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Rocky Chandra berharap agar semua elemen pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menciptakan regulasi yang lebih efektif dalam pengelolaan transportasi batu bara di jalur sungai. Ia percaya bahwa langkah ini penting guna menjaga keselamatan publik dan meminimalisir kerusakan fasilitas umum di masa depan. (rdn)

BERITA TERKAIT
Perlu Evaluasi Tata Kelola Tambang Timah untuk Minimalkan Illegal Mining
15-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola pertambangan timah untuk meminimalkan...
Tata Kelola Pertimahan Harus Lebih Melibatkan Masyarakat
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola industri pertimahan yang...
Komisi XII Tegaskan Keadilan Sosial dalam Penyediaan BBM dan Listrik di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan (affordability) bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat,...
Dipo Nusantara Soroti Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menimbulkan antrean panjang di...