Syafruddin Soroti Dampak Limbah Pertamina Hulu Sanga-Sanga bagi Nelayan di Muara Badak Kaltim

09-01-2025 /
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin. Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak limbah yang dihasilkan oleh perusahaan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sebab, menurutnya, limbah tersebut mempengaruhi kehidupan petani dan nelayan di Kecamatan Muara Badak. 

 

Dalam pernyataannya, Syafruddin mendesak pihak Pertamina untuk memberikan perhatian dan pertanggungjawaban atas masalah ini.

 

"Masyarakat, terutama nelayan, berhak mendapatkan perlindungan atas hak mereka. Mereka memiliki keluarga yang bergantung pada pendapatan dari nelayan," ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (9/12/2025)

 

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa hilangnya pendapatan nelayan akan berdampak luas, termasuk kesulitan bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan.

 

Syafruddin menekankan pentingnya pertemuan antara pihak Pertamina dengan masyarakat untuk membahas dampak limbah tersebut. Ia menegaskan bahwa jika dampak yang ditimbulkan nyata dan konkret, Pertamina harus bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini.

 

Kemudian, Syafruddin meminta perhatian khusus dari Direktur Pertamina Hulu Sanga-Sanga dan bahkan Direktur Utama Pertamina, agar segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat nelayan Murbadak untuk bersabar selama proses investigasi berlangsung.

 

Selanjutnya mengenai regulasi, Syafruddin menyatakan perlunya pemeriksaan kembali terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki oleh perusahaan.

 

 "Setiap perusahaan di sektor minyak dan gas harus memastikan tempat pembuangan limbahnya aman dan sesuai standar," tegasnya, mengingat potensi risiko yang meningkat terutama di musim hujan.

 

Syafruddin juga menjelaskan bahwa biasanya AMDAL perlu diperbarui setiap lima tahun, untuk mengakomodasi perubahan lingkungan dan penggunaan lahan yang mungkin terjadi akibat aktivitas perusahaan. komitmen untuk mengawal isu ini sampai tuntas, sehingga ia berharap tindakan segera dapat diambil untuk melindungi masyarakat Murbadak dari dampak negatif limbah industri. (rdn)

BERITA TERKAIT
Perlu Evaluasi Tata Kelola Tambang Timah untuk Minimalkan Illegal Mining
15-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola pertambangan timah untuk meminimalkan...
Tata Kelola Pertimahan Harus Lebih Melibatkan Masyarakat
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola industri pertimahan yang...
Komisi XII Tegaskan Keadilan Sosial dalam Penyediaan BBM dan Listrik di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan (affordability) bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat,...
Dipo Nusantara Soroti Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menimbulkan antrean panjang di...