Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi mempertanyakan status laporan Dahlan Iskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Menteri BUMN atau bukan. Sebagai informasi, pada 27 Februari lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta KPK mengusut proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Timur dan Riau. Dahlan meminta pemeriksaan ulang terhadap seluruh proses tender dengan menghadirkan pihak yang kalah.

"Saya ingin mengetahui apakah laporan Dahlan ke KPK itu dalam rangka sebagai Menteri atau apa? Hal ini harus jelas agar dapat diketahui maksud dan tujuan tindakannya itu," kataFerrari dalam Rapar Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Deputi Kementerian BUMN dan Dirut PLN di Gedung Nusantara I, Senin (11/3).

Senada dengan itu, Anggota Komisi VI  Azam Azman Natawijana juga mempertanyakan hal serupa. Azam menilai tindakan yang dilakukan Dahlan tidak rasional. Pasalnya, Dahlan yang melaporkan, namun ternyata ia juga yang menyetujui dan menandatangani penunjukan pemenang tender. Hal ini dilakukan Dahlan ketika dirinya masih menjabat sebagai Direktur Utama PLN 2009 lalu.

"Kan Dahlan yang memutuskan sendiri, menandatangani sendiri, terus kok malah melaporkan dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi. Ini kan aneh. Mau cari panggung atau bagaimana?" tanya Azam.

Menanggapi hal itu, Deputi Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Iman A Saputro menyatakan bahwa laporan Dahlan sebenarnya terkait upaya untuk membendung rumor negatif yang beredar. Pada laporannya ke KPK, Dahlan menganggap ada isu-isu kecurangan dalam proses tender PLTU di Kaltim dan di Riau, dan melibatkan namanya yang ketika itu menjabat sebagai Dirut PLN.

"Pak Dahlan melaporkan tender proyek PLTU Kaltim dan Riau ke KPK untuk mengetahui tender ini benar atau tidak. Beliau ingin mengetahui bagaimana prosesnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak,” tandas Iman. (sf)