Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengatakan, tujuan Komisi V DPR ke Provinsi Bali dalam rangka menampung aspirasi masukan dan pendalaman dari daerah-daerah terkait penyempurnaan dalam penyusunan RUU tentang Jasa Konstruksi (JK) yang akan digunakan kemudian dalam penyempurnaan draft naskah akademis dan draft UU tentang Jasa Konstruksi.

"Komisi V DPR telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar terkait antara lain UI, ITB, UGM dan Trisakti. Kita juga telah diundang Kementerian dan Lembaga terkait, antara lain dari Badan Pembina konstruksi kementerian Pekerjaan umu, LKPP, badan arbitrase nasional Indonesia (BANI), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),"katanya.

Seperti kita ketahui tanggal 20 November 2012 KTT ke-21 Asean di Phnom Penh telah diluncurkan Pakta Perdagangan Bebas antara Asean dan enam negara kawasan yang disebut Regional Comrehensive Economic Partnership (RCEP) atau kerjasama ekonomi regional komprehensif yang dikenal juga dengan nama Pakta Asean Plus enam dan ditargetkan terimplementasi tahun 2016 yang akan menjadi fondasi yang kuat bagi integrasi perekonomian kawasan.

"Guna menjawab tantangan ini harus ada peningkatan kualitas di sektor jasa konstruksi supaya Indonesia dapat mengembangkan daya saing yang kuat dengan negara-negara lainnya,"paparnya.

Oleh karenanya, lanjut Muhidin, diperlukan suatu regulasi yang cukup kuat dan komprehensif yang dapat menjawab tantangan sektor jasa konstruksi dalam era perdagangan bebas ASEAN plus enam nanti. (si)foto:ry/parle