DPR Minta Pemerintah Berikan Perhitungan Akurat

22-01-2009 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR Erlangga Hartarto (F-PG) meminta pemerintah untuk segera memberikan perhitungan yang akurat pada harga Indonesia Crude Price (ICP) selain US$ 45 per barel. Karena berdasarkan keterangan Dirjen Migas harga ICP masih berbentuk kisaran US$ 40-US$ 60 per barel. Hal tersebut ditegaskan Erlangga saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan PT. PLN dan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM, di DPR, Kamis (22/01). “Perhitungan dengan berbagai macam ICP tersebut harus sudah disampaikan dalam rapat dengan Menteri ESDM mendatang,” tegas Erlangga. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon (F-PDIP) mendesak pemerintah untuk segera menurunkan tariff dasar listrik untuk masyarakat mengingat harga bahan bakar minyak yang sudah turun. Dirjen LPE J. Purwanto dalam penjelasannya kepada Komisi VII DPR mengatakan, penurunan disesuaikan dengan asumsi nilai tukar dan harga minyak Indonesia dalam APBN 2009, seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Purwanto menambahkan, alokasi anggaran subsidi di sector kelistrikan dalam APBN 2009 dengan ICP US$ 80 per barel dan kurs Rp 9.400 per dollar sebesar Rp 45,96 trilyun. Angka tersebut menurutnya, didapat dari kalkulasi subsidi tahun berjalan pada APBN 2009 sebesar Rp 51,94 trilyun, ditambah dengan kekurangan subsidi pada tahun 2007 dan 2008 yang masih diaudit sebesar Rp 5,48 trilyun, sehingga total kebutuhan subsidi listrik menjadi Rp 57,42 trilyun. Total subsidi tersebut dikurangi dengan rencana penghematan subsidi senilai Rp 6,17 trilyun dan persentase 30% domestic market obligation batu bara sebesar Rp 5,29 trilyun, sehingga didapat alokasi anggaran subsidi listrik pada tahun 2009 ini mencapai Rp 45,96 trilyun. Lebih lanjut Purwono menjelaskan, karena asumsi akan diubah, ICP menjadi US$ 45 per barel dan kurs menjadi Rp 11.000 per dolar, maka subsidi berjalan tahun 2009 ini diusulkan menyusut menjadi Rp 41,59 trilyun. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar menjelaskan pihaknya memperkirakan bisa menghemat Rp 20 trilyun jika bisa mengurangi konsumsi BBM yang digunakan sebagai sumber pembangkitnya sebanyak 3,3 juta ton. Konsumsi BBM tersebut lanjutnya akan diganti dengan penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkitnya.(ol)
BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...