Panja RUU Keantariksaan Pertanyakan Kualitas Alat di Pontianak

04-03-2013 / KOMISI VII

Anggota DPR dari Partai Golkar Azwir Dainytara mempertanyakan standar fasilitas atau alat yang digunakan Lapan, di Balai Dirgantara, Pontianak. "Dari alat yang ditampilkan kalau melihat ukurannya ini apakah sesuai standar atau tidak,"tanyanya saat Kunjungan Spesifik RUU Panja Keantariksaan ke Kalimantan Barat, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatoegana, di Balai Dirgantara, Pontianak, baru-baru ini.

 Menurutnya, riset yang dilakukan oleh Lapan seharusnya onestop service, pasalnya, banyak riset yang dilakukan itu menyebar di seluruh Kementerian dimana-mana. "Begitu juga soal riset Lingkungan Hidup, dimana memungkinkan dikerjakan oleh peneliti di Lapan,"tambahnya.

Sementara Alimin Abdullah (F-PAN) mengharapkan RUU Keantariksaan dapat berguna bagi Rakyat Indonesia. "artinya Jangan sampai setelah ada UU ternyata tidak ada manfaatnya bagi rakyat, karena itu ini harus dijelaskan kepada rakyat bagaimana UU ini nantinya melindungi rakyat Indonesia,"paparnya.

Menurutnya, jangan sampai sampai UU keantariksaan hanya sebagai pelengkap saja dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Milton Pakpahan (F-PD) mengatakan, saat peninjauan ke Brasil ada beberapa pilar yang mendukung keantariksaan ini, seperti Angkatan Udara, TNI dan lembaga lainnya. "Kita tidak ada sinergi yang fokus bersama, intinya apakah membentuk badan baru, sehingga lebih fokus dan perlu diberikan ruang didalam RUU ini,"paparnya.

Dia menambahkan, seharusnya Lapan lebih fokus dalam meningkatkan fasilitas khususnya daerah khatulistiwa."Aset kita ini menyebar harusnya lebih fokus aja di daerah khatulistiwa,seperti Palu ataupun Pontianak,"katanya. (si)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...