Anggota Komisi VI DPR RI Ghufran dalam agenda Rapat Dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Foto : Geraldi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Ghufran mendukung penuh penambahan anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tahun 2025. Walaupun begitu, dirinya mengingatkan agar dukungan ini diiringi dengan perencanaan yang matang sekaligus diiringi dengan tekad yang kuat dari para pimpinan BPKS.

Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Ia pun menilai pengajuan penambahan anggaran sebesar Rp75 miliar, tidak akan cukup membangun Sabang menjadi kawasan pusat perdagangan sekaligus pelabuhan yang strategis.

Sebab itu, ia mendorong adanya penambahan anggaran yang memadai dengan landasan perencanaan yang matang, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. “Saya agak kecewa, kenapa ini (penambahan) angkanya hanya Rp73 miliar, kenapa nggak sekalian di atas 100 (miliar)? Saya percaya potensi Sabang itu sangat besar tapi harus didukung rencana yang jelas ke depan dan anggaran yang besar,” tegas Ghufran.

Sebagai lembaga yang sudah 24 tahun berdiri, BPKS mengemban tugas untuk membangun Kawasan Sabang sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia yang strategis untuk pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia dan negara-negara lain. Maka dari itu, BPKS diamanatkan untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin pembangunan berkaitan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya di Kawasan Sabang.

Tugas dan fungsi BPKS telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan pada BPKS. Memperoleh anggaran tahun 2025 sebesar Rp53,49 miliar, Ghufron menilai anggaran ini tidak akan cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban oleh BPKS.

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi PKS itu meminta Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen tidak berkecil hati dengan pagu anggaran yang diterima saat ini. Ia meminta agar seluruh pimpinan BPKS tidak terjebak dengan agenda kerja yang bersifat rutinitas dan selalu berinovasi dan proaktif bekerja demi mensejahterakan rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh.

“Janganlah bapak (Iskandar Zulkarnaen) berkecil hati. Tunjukan kalau bapak-bapak mampu bekerja. Kami, Komisi VI mendukung BPKS. Nanti kita adakan kunjungan kerja jadi buat rencana kerja yang matang supaya nanti bisa ditambahkan anggarannya,” tandas legislator daerah pemilihan Aceh I itu. (um/aha)