Anggota Komisi I DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo saat memberikan arahan pada acara Forum Komunikasi Dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024). Foto: Prima/vel

PARLEMENTARIA, Bogor - Anggota Komisi I DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPR dan media dalam mendukung keterbukaan informasi serta meningkatkan pemahaman publik tentang kinerja legislatif. Hal ini disampaikan Yoyok dalam acara Forum Komunikasi Dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan tema “DPR Baru Harapan Baru: Perkokoh Kolaborasi Media dan DPR RI 2024-2029” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

Legislator Fraksi Nasdem tersebut menyampaikan bahwa media merupakan mitra utama dalam menciptakan komunikasi yang transparan dan akuntabel. "Bagi kami di Komisi I, media adalah mitra utama dalam mendukung keterbukaan informasi dan menciptakan pemahaman publik yang lebih baik tentang kinerja DPR,"  pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dalam konteks kepengurusan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang baru, Anggota DPR Dapil Jateng X ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang solid antara DPR dan media untuk keberlanjutan demokrasi. "Sebagai komisi yang menangani isu-isu krusial ini, kami di Komisi I DPR RI akan terus mendukung kebebasan pers, serta mendorong profesionalitas dan akurasi dalam penyampaian informasi," jelasnya kepada Parlementaria.

Yoyok juga menekankan bahwa media harus berfungsi sebagai jembatan antara DPR dan rakyat, agar aspirasi publik dapat tersampaikan dengan efektif. "Soliditas dalam kepengurusan baru KWP nantinya akan menjadi dasar penting untuk menghadapi dinamika informasi yang semakin kompleks dan tantangan dalam dunia pers." Ujar Mantan Bupati Batang Jawa Tengah ini.

Ke depan, Komisi I DPR RI akan terus mendampingi KWP dalam menjaga independensi dan kredibilitas pers sebagai pilar demokrasi. "Bersama-sama, kita bisa mewujudkan harapan masyarakat untuk memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan bertanggung jawab, yang akan berkontribusi pada peningkatan partisipasi publik terhadap kegiatan kedewanan," tutupnya. (pdt/rdn)