Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex

31-10-2024 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Azka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendukung langkah penyelamatan Sritex demi memastikan 50 ribu karyawan dan anak perusahaannya tidak terdampak PHK. Diketahui, Sritex dinyatakan pailit dan mengancam keberlangsungan 50 ribu karyawan dan anak perusahaannya, dengan rincian 14.112 pekerja akan terdampak langsung dengan status pailit Sritex.


"Ketika Pemerintah Pusat merespons cepat dengan rencana penyelamatan Sritex dan memberikan jaminan tidak ada PHK adalah langkah positif yang memang diperlukan untuk memberikan kepastian kepada ribuan karyawan yang saat ini statusnya di ambang pemberhentian," ungkap Kurniasih dalam keterangannya yang diterima Parlementaria, Kamis (31/10/2024).


Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini menyebut jika yang terdampak jika terjadi PHK di Sritex bukan hanya pekerja tapi anggota keluarga yang turut menggantungkan perputaran ekonomi di grup Sritex.


"Kalau satu satu pekerja menanggung tiga orang, kalikan saja misalnya dengan 50 ribu pekerja grup Sritex, berapa yang akan terdampak jika benar-benar terjadi PHK. Sebab itu kita mendukung langkah taktis Kementerian Tenaga Kerja yang segera melakukan mitigasi dan memberi jaminan tidak ada PHK," ungkap Kurniasih.


Kurniasih berpesan agar tidak terjadi lagi PHK di industri tekstil, segera dicari biang kerok dari hancurnya tata niaga industri tekstil dalam negeri. Sebab, jika tidak terjadi perbaikan asal muasalnya, kasus seperti Sritex akan terus terjadi dan sudah terjadi di berbagai wilayah.


"Sudah ada 11 ribuan PHK akibat setidaknya 6 industri tekstil dalam negeri gulung tikar. Cari apakah ada regulasi yang tidak berpihak ke industri tekstil dalam negeri dan mudah serta murahnya produk tekstil luar negeri yang masuk jelas jadi ancaman nyata bagi keberlangsungan industri tekstil dalam negeri, harus diselesaikan akar masalahnya," pungkasnya. (rnm/aha)

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...