Komisi III Patut Bentuk Panja Densus 88

20-02-2013 / KOMISI III

Keprihatinan mengemuka saat Komisi III menerima pengaduan publik terkait dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pasukan anti teror kepolisian Densus 88. Untuk mendalami permasalahan ini tidak cukup dengan sekedar rapat dengan kepolisian tetapi patut dikaji pembentukan Panitia Kerja (Panja).

"Saya terperanjat dan prihatin dengan laporan sepak terjang  Densus 88 yang disampaikan bapak dan ibu. Saya rasa ini bagian dari upaya memperbaiki bangsa. Kita perlu membentuk panja, saya tidak yakin bisa melakukan perbaikan terhadap Densus kalau kita hanya memanggil, jawaban mereka akan klise," kata anggota Komisi III F-PKS, Indra dalam RDPU dengan sejumlah komponen masyarakat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).

Sementara itu anggota Komisi III dari Fraksi PAN Taslim mengutip salah satu laporan yang dirilis LSM Indonesia Police Watch (IPW) yang mengungkap ada 39 kasus salah tembak yang dilakukan Densus 88. Baginya data yang telah disampaikan kepada publik ini serius.

Untuk menyikapi kondisi ini pilihan membentuk Panja Densus 88 patut dipertimbangkan. "Kita sudah pernah menanyakan hal ini pada Kapolri dalam rapat kerja, jawabannya tidak memuaskan. Saya rasa kita perlu mengevaluasi khusus kinerja Densus lewat panja karena selama ini belum pernah kita lakukan," tegasnya.

Sebelumnya dalam RDPU, sejumlah organisasi masyarakat diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia, Mercy dan Tim Pembela Muslim memaparkan hasil investigasi mereka terhadap kinerja Densus 88. Kasus terakhir yang mereka selidiki adalah operasi Densus di Poso yang meninggalkan kasus salah tangkap. Syafrudin guru SMP Negeri 1 Poso, Syamsul seorang pedagang coklat di Posa dan Sukamto warga Kolara. Semua korban salah tangkap ini babak belur dipukuli dan dilepas tanpa konpensasi.

Temuan lain dalam kasus salah tangkap di Solo, setelah dipukuli salah seorang korban Bahrun Naim sempat mendengar pembicaraan anggota pasukan Densus 88 dengan komandannya. "Maaf Dan, yang dicari Naim atau Muin?," ungkap Ismail Yusanto juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. (iky), foto : wy/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...